Jasa Marga Tinjau Kebijakan Ganjil-Genap di Tol Cikampek

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – PT Jasa Marga (Persero) bersama pemangku kepentingan lainnya meninjau ruas Tol Jakarta-Cikampek terkait kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan pribadi yang akan diberlakukan mulai 12 Maret 2018.

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Jasa Marga Jakarta, Kamis (8/3), menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Perhubungan yang memberlakukan kebijakan ganjil-genap pada Akses Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah Jakarta.

“Pengaturan yang dibuat akan berdampak pada penurunan trafik. Animo pindah ke kendaraan umum bisa berhasil,” kata Desi.

Selain aturan ganjil genap untuk kendaraan pribadi pukul 06.00-09.00 WIB pada Senin sampai Jumat, Kementerian Perhubungan juga menetapkan dua kebijakan yang diberlakukan mulai 12 Maret 2018 dengan ketentuan waktu yang sama untuk mengurangi kepadatan kendaraan di ruas Tol Cikampek.


Aturan tersebut yaitu Jam Operasional Angkutan Barang pada Golongan III, IV dan V; dan Lajur Khusus Angkutan Umum di Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah Jakarta.

Desi menilai ketiga kebijakan ini akan mengurangi lalu lintas dari Bekasi Barat dan Bekasi Timur menuju Jakarta setidaknya hingga 25 persen.

“Analisis lalu lintas di Bekasi Timur dan Barat jumlahnya 8.000 kendaraan paling 25 persen atau 2.000 yang akan berkurang. Kecepatan juga bertambah tadinya 15-20 km per jam bisa 35-40 km per jam saat diberlakukan,” kata dia.

Jasa Marga juga telah menyiapkan spanduk, marka dan rambu jalan untuk Lajur Khusus Angkutan Umum.

Dalam tinjauannya, Dirut Jasa Marga juga didampingi Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono, Kepala Korlantas Polri Irjen Royke Lumowa dan perwakilan dari Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Yuk, Kenali Jenis Busana Tunik