Hari Pertama PPDB di Banten Berjalan Lancar

SERANG, SERUJI.CO.ID – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, menyebutkan berdasarkan hasil pantauan Penerimaan Peserta Didik Baru 2019 (PPDB) SMA di Banten pada hari pertama berjalan lancar tanpa kendala yang berarti.

“Alhamdulillah, secara umum pelaksanaan PPDB 2019 pada hari pertama ini berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Semoga sampai hari terakhir seperti ini dan terus kita pantau,” kata Andika Hazrumy usai melakukan inspeksi mendadak di hari pertama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 2019 (PPDB) ke beberapa sekolah di kota Serang, seperti SMAN 1, SMKN 1 dan SMKN 2 Kota Serang, Senin (17/6).

Melihat antusiasme masyarakat saat mendaftar, Wagub tak ingin melihat ada antrian panjang yang membuat masyarakat lama menunggu. Oleh karena itu, Wagub menegaskan pada setiap sekolah agar memperbaiki sistem antrian dengan menggunakan nomer urut.

“Saya tidak ingin ada antrian yang berkepanjangan pada PPDB tahun ini, apalagi sampai ngantri ke jalan raya, jangan sampai ada seperti itu. Pokoknya diperbaiki sistem antrinya pake nomer urut biar rapih,” katanya.


Wagub mengatakan bahwa kunjungannya ke sekolah-sekolah bertujuan ingin memantau sejauhmana kesiapan sekolah maupun calon peserta didik baru di hari pertama ini.

“Hari ini saya ingin melihat proses pendaftaran hingga input data sekolah, Alhamdulillah sejauh ini belum ada keluhan dari sekolah maupun calon peserta didik,” katanya.

Kunjungan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, ke sejumlah sekolah SMAN di Kota Serang didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Engkos Kosasih Samanhudi, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari. Setelah memantau keseluruhan yang dilihat di hari pertama pelaksanaan PPDB ini, Wagub berharap PPDB tahun 2019 akan lebih baik dari pelaksanaan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya.

BACA JUGA:  Polisi Telusuri Sumber Api Kebakaran Pemukiman di Jakarta Barat

Terkait dengan kekhawatiran adanya pungutan liar, Wagub meminta seluruh elemen masyarakat dapat ikut mengawasi dan segera melaporkan apabila menemukannya di lapangan. Wagub tidak ingin, pelaksanaan PPDB yang sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa memudahkan masyarakat tersebut dikotori perilaku oknum-oknum tak bertanggung jawab.

“Kalau ada yang menemukan segera laporkan, sertakan bukti-buktinya. Kalau memang terbukti (pungli), itu sanksinya bisa pidana,” kata Andika menegaskan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Engkos Kosasih Samanhudi, mengungkapkan bahwa, dengan diterapkannya sistem PPDB dengan sistem online dan offline berdasarkan laporan seluruh sekolah baik SMA/SMK se-Provinsi Banten berjalan cukup baik dan lancar.

Menurutnya, sesuai dengan Permendikbud No.51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), PPDB bisa dilakukan dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) atau online dan offline.

“Dengan peraturan ini lebih simpel, sekolah yang berperan tidak seperti kemarin terpusat di Pemprov. Karena sekolah sudah siap dengan operator juga sudah siap dan Alhamdulillah lancar,” kata Engkos.

Waktu pendaftaran masih panjang, sehingga ia menyarankan agar masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat memanfaatkan waktu mendaftar sejak 17 Juni hingga 22 Juni 2019.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi