Gugatan terhadap Jokowi yang Tidak Menonaktifkan Ahok Ditolak PTUN

JAKARTA – Gugatan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) terhadap Presiden Joko Widodo terkait penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

“Ya, ditolak, putusannya kemarin,” kata Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam kepada wartawan, Jumat (19/5).

Dalam putusan bernomor 41/G/2017/PTUN-JKT, Hakim Ketua H. Ujang Abdullah serta hakim anggota Tri Cahya Indra Permana dan Roni Erry Saputro menyatakan, seluruh gugatan Permusi ditolak.

“Mengadili, menyatakan eksepsi termohon tidak diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon; menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000,” seperti tertera dalam putusan.

Menurut Hakim, perkara yang menjerat Basuki alias Ahok tak sesuai dengan isi Pasal 83 ayat 1 pada UU 24/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal itu menyebut, kepala daerah yang dapat diberhentikan sementara adalah mereka yang terbukti melakukan pidana korupsi, terorisme, makar atau perbuatan lain yang memecah negara.

Usamah mengatakan meski gugatannya ditolak, ia menerimanya. Bukan karena Ahok sudah ditahan atau kalah Pilkada DKI, namun karena ia yakin hukum sudah ditegakkan.

“Dan, keputusan itu sudah final and binding (mengikat),” katanya.

Menurut Usamah, gugatan ini dapat menjadi pembelajaran bahwa kekuasaan bisa digugat. Hal ini dirasa penting karena Indonesia adalah negara hukum. Usamah berharap putusan hakim ini dapat menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa.

“Kami kan sudah berupaya melakukan penegakkan hukum, dan terutama kami tunjukkan bahwa kekuasaan bisa digugat,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya, keputusan Jokowi untuk tidak menonaktifkan Ahok saat menjadi terdakwa digugat ke PTUN oleh Usamah Hisyam yang mewakil Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 12 April 2017.

Menurut Parmusi, Ahok seharusnya dinonaktifkan sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain Parmusi, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga melayangkan gugatan yang sama ke PTUN. Para penggugat menilai Ahok seharusnya mundur dari kursi gubernur karena menjadi terdakwa kasus penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun sesuai Pasal 156 a KUHP.

 

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.
close