Gugatan terhadap Jokowi yang Tidak Menonaktifkan Ahok Ditolak PTUN

0
218
ahok, basuki tjahaja purnama
Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa penista agama Islam saat jalani persidangan. (FOTO: SERUJI)

JAKARTA – Gugatan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) terhadap Presiden Joko Widodo terkait penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

“Ya, ditolak, putusannya kemarin,” kata Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam kepada wartawan, Jumat (19/5).

Dalam putusan bernomor 41/G/2017/PTUN-JKT, Hakim Ketua H. Ujang Abdullah serta hakim anggota Tri Cahya Indra Permana dan Roni Erry Saputro menyatakan, seluruh gugatan Permusi ditolak.

“Mengadili, menyatakan eksepsi termohon tidak diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon; menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000,” seperti tertera dalam putusan.

Menurut Hakim, perkara yang menjerat Basuki alias Ahok tak sesuai dengan isi Pasal 83 ayat 1 pada UU 24/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal itu menyebut, kepala daerah yang dapat diberhentikan sementara adalah mereka yang terbukti melakukan pidana korupsi, terorisme, makar atau perbuatan lain yang memecah negara.

Usamah mengatakan meski gugatannya ditolak, ia menerimanya. Bukan karena Ahok sudah ditahan atau kalah Pilkada DKI, namun karena ia yakin hukum sudah ditegakkan.

“Dan, keputusan itu sudah final and binding (mengikat),” katanya.

Menurut Usamah, gugatan ini dapat menjadi pembelajaran bahwa kekuasaan bisa digugat. Hal ini dirasa penting karena Indonesia adalah negara hukum. Usamah berharap putusan hakim ini dapat menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa.

“Kami kan sudah berupaya melakukan penegakkan hukum, dan terutama kami tunjukkan bahwa kekuasaan bisa digugat,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya, keputusan Jokowi untuk tidak menonaktifkan Ahok saat menjadi terdakwa digugat ke PTUN oleh Usamah Hisyam yang mewakil Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 12 April 2017.

Menurut Parmusi, Ahok seharusnya dinonaktifkan sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain Parmusi, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga melayangkan gugatan yang sama ke PTUN. Para penggugat menilai Ahok seharusnya mundur dari kursi gubernur karena menjadi terdakwa kasus penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun sesuai Pasal 156 a KUHP.

 

EDITOR: Iwan Y

Langganan berita lewat Telegram
loading...
Loading...
BACA JUGA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU