Fahira Idris: Gubernur Jakarta Terpilih Harus ‘Sita’ Pulau Reklamasi

JAKARTA – Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk tetap menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya, dari Senator Jakarta Fahira Idris yang memang sejak awal reklamasi bergulir sudah menolak keras.

Penolakan ini karena reklamasi bukan hanya akan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem Teluk Jakarta, menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional yang sudah berada di pesisir Jakarta selama ratusan tahun, tetapi juga dilingkari oleh berbagai pelanggaran hukum.

“Pulau-pulau yang sudah jadi terutama yang diperuntukkan untuk kepentingan komersial harus ‘disita’ dan dialihfungsikan sepenuhnya untuk kepentingan publik Jakarta. Dasar hukum ‘penyitaan’ sangat kuat karena semua aktivitas pembangunan pulau-pulau ‘palsu’ tersebut melanggar hukum,” kata Fahira Idris melalui siaran pers pada SERUJI, Kamis (18/5).

Fahira mengungkapkan, kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta tidak lepas dari janji kampanye mereka yang tegas akan menghentikan proyek reklamasi. Janji kampanye menolak reklamasi ini mendapat sambutan dari mayoritas pemilih Jakarta yang memang sejak lama melihat ada kesewenang-wenangan kekuasaan yang begitu ngototnya melanjutkan reklamasi walau sudah melakukan berbagai pelanggaran, terjadi praktik korupsi didalamnya, dan secara sosial, ekonomi apalagi lingkungan akan merugikan Jakarta.

“Saya turun ke konstituen bertanya kenapa mereka memilih Anies-Sandi, salah satu jawabannya adalah karena hanya pasangan ini yang tegas dan berani akan menghentikan reklamasi. Publik Jakarta itu sudah lelah melihat berbagai pelanggaran reklamasi yang dilakukan terang-terangan hanya demi kepentingan pengembang,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Kebijakan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi yang meminta publik untuk memberikan saran mengenai pemanfaatan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah jadi, juga menjadi bukti bahwa keduanya akan mengedepankan partisipatif dan kolaboratif publik dalam setiap kebijakannya.

“Praktik open government sudah mereka praktikkan walau belum resmi dilantik. Ini patut kita apresiasi. Saya berharap pulau-pulau yang sudah jadi ini, menjadi fasilitas publik bagi warga Jakarta untuk bisa menikmati pemandangan Teluk Jakarta. Miris memang, perkembangan Kota Jakarta itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah bahari, tetapi warganya tertutup aksesnya melihat laut, karena sudah dikuasai oleh mereka yang punya uang,” pungkas Fahira.

 

EDITOR: Iwan Y

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

5 Gili Paling Indah di Lombok Selain Gili Trawangan

Lombok enggak melulu soal Gili Trawangan karena ada gili-gili lainnya yang enggak kalah menarik untuk dikunjungi.

Orang Lebih Suka Cari Rumah Saat Sedang Bekerja

Berdasarkan traffic pengunjung portal properti Lamudi.co.id, ternyata waktu favorit masyarakat mencari rumah adalah saat di hari kerja, yakni pada hari Selasa hingga Kamis mulai pukul 10.00 pagi sampai 14.00 siang.

Nilai Nadiem Belum Layak Jadi Menteri, Driver Online: Lebih Baik Fokus Besarkan Gojek

Rahmat menilai, Nadiem belum layak menjadi menteri. Contoh skala kecil saja, dalam menjalankan bisnisnya di Gojek, Nadiem belum mampu mensejahterakan mitra nya, para driver online, baik yang roda dua maupun roda empat.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Demokrasi di Minangkabau