Dua Hari Jelang Cuti, Ahok Keluarkan Pergub Untungkan Pengembang

JAKARTA – Fakta sikap keberpihakan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok kepada pengembang reklamasi teluk Jakarta kembali terkuak.

Pasalnya, calon incumbent itu sengaja mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancangan Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta jelang dua hari cuti Pilkadanya berlaku.

Menurut Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) yang terdiri dari LBH Jakarta dan Walhi itu, Pergub tersebut sangatlah menguntungkan pihak pengembang reklamasi untuk mendirikan bangunan di pulau buatan tersebut.

“Sehingga integritas Gubernur Ahok ini layak dipertanyakan,” ujar Koordinator KSTJ Tigor Hutapea saat jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Senin (16/1)

Tigor juga menyebutkan, Pergub ini jelas bermasalah karena acuannya seharusnya Raperda tentang RTRW dan Raperda Zonasi untuk kawasan Pantai Utara Jakarta. “Yang sampai saat ini belum juga disahkan,” tuturnya.

Selain itu, Tigor menyebutkan, penerbitan Pergub tersebut sangatlah tidak etis, melanggar hukum dan mengkhianati mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penataan pesisir Teluk Jakarta.

“Pergub ini juga diterbitkan secara sepihak tanpa proses partisipasi warga maupun organisasi lingkungan yang berkepentingan terhadap perlindungan lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, menurut peneliti dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson dalam hal menerbitkan Pergub tersebut ada beberapa tata cara yang harus dilalui oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pertama harus ada kajian lingkungan strategis sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 46 tahun 2016 kemudian, perumusan rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya.

“Jikalaupun berdalih menjadikan aturan organiknya dari Perda nomor 8 tahun 1995 tidak bisa dibenarkan karena masih mengacu desain reklamasi yang lama yang sudah berubah jauh,” tuturnya.

Dengan Pergub ini pihak Pengembang reklamasi yakni Agung Podomoro cs dapat langsung menjual unit baik itu apartemen, hotel, kantor dan rumah hunian. “Padahal, status reklamasi teluk Jakarta masih berada dalam moratorium untuk dikaji ulang,” jelas Nelson.

Untuk itulah integritas Ahok layak dipertanyakan. “Karena menunjukan itikad tidak baik melindungi proyek bermasalah,” Tambahnya lagi.(Bm)

Keterangan Foto : Ilustrasi
Reporter : BE
Editor : BE

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER