DPR Minta Korsel Berikan Bebas Visa Bagi WNI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – DPR RI menginginkan Korea Selatan dapat mempermudah akses masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) ke Negeri Ginseng tersebut dengan cara memberikan kebijakan bebas visa bagi WNI.

“Saya sampaikan ke Parlemen Korsel pentingnya ‘reciprocal treatment’ (perlakuan timbal balik) di mana Indonesia telah memberikan bebas visa bagi warga Korsel. Minimal kita meminta permudah akses visa. Maksimal memberikan bebas visa,” kata Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Evita Nursanty dalam rilis, Jumat (23/3).

Evita menyampaikan hal tersebut ketika memimpin delegasi DPR RI yang bertemu dengan Parlemen Korsel dalam rangka pertemuan Grup Persahabatan Parlemen Korsel dan Forum ASEAN-Korea, Selasa (20/3).

Dalam kunjungan tersebut, politisi PDIP itu menekankan bahwa misi utama kunjungan delegasi adalah promosi pembebasan visa bagi WNI ke Korsel.

Pihaknya juga mengapresiasi kebijakan baru politik luar negeri Korsel yang lebih melihat ASEAN melalui “The New Southern Policy”.

“Saya berpendapat, kebijakan bebas visa bagi masyarakat Indonesia adalah langkah konkrit kebijakan baru itu,” tuturnya.

Menurut dia, kebijakan bebas visa terbatas yang telah diberlakukan ke Pulau Jeju hanya langkah awal, dan ke depannya, Korsel harus mempertimbangkan bebas visa bagi WNI.

Delegasi DPR juga meminta parlemen Korsel melindungi TKI yang bekerja di Korsel, meski selama ini dinilai relatif tidak ada masalah yang berarti atau mencolok.

Sebelumnya, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Uzbekistan mendapatkan fasilitas bebas visa mulai 10 Februari 2018, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kedutaan Besar Republik Indobesia (KBRI) Tashkent yang diterima di Jakarta, Jumat (22/2).

Menurut pihak KBRI Tashkent, fasilitas bebas visa kunjungan ke Uzbekistan bagi Wisatawan Indonesia tersebut berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.

Kebijakan itu sesuai dengan Keputusan Presiden Uzbekistan yang berjudul “Langkah Lanjutan Pemerintah Untuk Menciptakan Suasana Kondusif bagi Pengembangan Pariwisata Potensial Republik Uzbekistan”.

Selain Indonesia, Uzbekistan memberi fasilitas bebas visa bagi turis dari enam negara lainnya, yaitu Israel, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Turki, dan Jepang.

Pemerintah Uzbekistan pun telah memberlakukan peraturan bebas deklarasi bagi wisatawan yang membawa uang kurang dari 2.000 dolar Amerika Serikat (AS).

Wisatawan dengan kategori tersebut dapat keluar di jalur bertanda hijau di bandara internasional Islam Karimov Tashkent. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

Ternyata BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana atas kegiatan tersebut yang menjerat Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

dr. Antina Nevi Hidayati, SpKJ