DKI Bangun Kembali Rumah DP 0 Rupiah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun rumah dengan uang muka atau “down payment” nol rupiah kembali dimana salah satu lahan yang diputuskan yakni Pusat Industri Kecil, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

“Jadi ada beberapa usulan rumah DP nol rupiah. Untuk yang di PIK kami belum putuskan. Tapi dari Pak Agustino (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) yang siap itu lahan yang di PIK,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/2).

Rencana pembangunan DP nol rupiah tersebut akan disampaikan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk nantinya dipersentasikan bila kawasan PIK itu dibangun, katanya.

“Jadi itu yang mau disampaikan dan dipersentasikan kepada pak gubernur, jika setuju kita mungkin ada beberapa yang sekaligus kita launching saja bersama-sama, fisiknya dulu sembari menunggu regulasi dan persyaratan yang lagi di godok supaya finalnya sampai bulan April,” kata Sandiaga.


Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan groundbreaking yang merupakan salah satu janji kampanye pasangan Anies-Sandi.

Salah satu janji dalam kampanye mereka adalah akan mewujudkan perumahan yang terjangkau oleh warga dan hari ini tanggal 18 Januari 2018 di kawasan Pondok Kelapa.

Hunian tersebut ada 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit untuk tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah-rumah ini nantinya akan diberikan kepada warga yang berpenghasilan di bawah Rp7 juta. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp320 juta, untuk tipe 21 harganya Rp185 juta.

Gubernur menyampaikan pembangunan rumah dengan DP nol rupiah ini bukan yang terakhir, tapi yang pertama. Setelah itu, di tempat lain, ada banyak masukan sebagai usulan untuk dijadikan sebagai program DP Nol Rupiah. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

1 KOMENTAR

  1. Berpihak pd rakyat yg kurang beruntung belum punya rumah emang tdk mudah tapi asal ada niat pasti bisa..kurangi komponen pajak sdh bisa turun 25 % pajak-2 ..Belum dri regulasi lain…

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Tetap Bolehkan Berswafoto, Begini Klarifikasi Garuda Soal Edaran Larangan Berfoto di Pesawat

Dalam klarifikasi tersebut juga disampaikan bahwa penumpang tetap dapat melakukan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi. "Misalnya melakukan swaphoto selama tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan penumpang lain," jelas Rosan.

Klarifikasi Larangan Berfoto Dalam Pesawat, Garuda: Itu Edaran Internal Belum Final

Perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia mengklarifikasi beredarnya surat larangan mengambil foto di dalam kabin pesawat selama penerbangan di seluruh pesawat Garuda, yang suratnya sempat viral di media sosial.

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

Tenggat Waktu Habis, Satgas Bentukan Kapolri Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan

Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dibentuk Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, dinilai gagal menjalankan tugasnya hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 6 bulan setelah dilantik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.