Aturan Mendadak, Coblos Tembus Dinyatakan Sah

CILEGON – Lima hari menjelang hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar di 101 daerah, KPU  mengeluarkan peraturan baru dengan Nomor 151/KPU/II/2017 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pada nomor 2 dan poin b berbunyi “Apabila petugas KPPS menemukan surat suara coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lain, maka suara tersebut dinyatakan sah”.

Pada pilkada, pileg, dan pilpres sebelumnya sejak 2004 digelar pemilu langsung, peraturan coblos tembus ini belum ada. Jika terdapat coblos tembus dinyatakan tidak sah. Peraturan baru ini terkesan dikeluarkan mendadak karena hanya lima hari menjelang hari H baru dikeluarkan dan waktu untuk menyosialisasikan hingga KPPS sangat pendek.

“Bapak dan ibu ketua serta anggota KPPS kami harapkan agar aktif memberi tahu kepada calon pemilih di TPS bapak/ibu nanti untuk membuka selebar-lebarnya surat atau kertas suara supaya tidak terjadi coblos tembus,” ujar Hatta,

Ketua PPK Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Banten, Hatta, saat sosialisasi peraturan baru ini di Kantor Kelurahan Rawa Arum, Minggu (12/2) malam, menambahkan, sejumlah aturan baru pada hari H kepada seluruh ketua dan anggota KPPS. Panwas lapangan mewajibkan merekam video sebagai tanda bukti.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.