Apresiasi Program Pembagian Sertifikat Jokowi, Anies: Nyata Manfaatnya Bagi Warga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi program pembagian sertifikat tanah bagi rakyat yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Anies saat mendampingi Presiden pada acara pembagian 30 ribu sertifikat tanah bagi warga Jakarta Pusat di Lapangan Sepakbola Arcici, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1).

“Dalam kesempatan ini, izinkan kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas program yang nyata-nyata dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta,” kata Anies saat membacakan sambutan.

Dijelaskan oleh mantan Menteri Pendidikan ini, sertifikat tersebut dibagikan secara simbolik kepada 3000 warga dari 30.000 warga Jakarta Pusat yang telah mendapatkan sertifikat atas tanahnya lewat program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

BACA JUGA:  Diterima Presiden Jokowi, FBR Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Pada Betawi

“Insyaallah semoga ini jadi manfaat, menjadi sesuatu yang membawa berkah bagi kita semua,” pungkas Anies.

Dalam pembagian sertifikat tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan alasan kenapa Pemerintah mempercepat pembagian sertifikat tanah warga.

“Kenapa diberikan dan dipercepat? Karena setiap saya masuk ke kampung, ke desa, ke daerah yang masuk ke telinga saya urusan sengketa tanah sengketa lahan tidak hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia,” jelas Presiden.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil berjanji akan secepatnya memberikan sertifikat kepada warga yang belum mendapatkan sertifikat tanah.

“Teman-teman BPN berjanji seluruh tanah di Jakarta Pusat dan daerah lainnya akan bersertifikat tahun ini,” ujarnya. (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi