Anies Taati Putusan Pengadilan Denda Pemprov DKI Terkait Kasus Derek 2015


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan mengambil pelajaran atas putusan pengadilan yang diperkuat putusan MA nomor perkara 2010 K/PDT/2018 terkait hukuman denda Rp186 juta yang harus dibayarkan Dinas Perhubungan DKI akibat menderek mobil.

“Kami akan patuhi itu. Ini jadi pelajaran bagi aparatur kalau melaksanakan tugas taati semua prosedur termasuk penertiban parkir liar, karena semua ketentuannya ada di situ,” kata dia, di Jakarta, Rabu (17/10).

Hukuman denda bagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini sendiri terjadi buntut dari penertiban mobil seorang warga Mulyadi yang diparkir tidak sesuai, di dekat PN Jakarta Pusat saat masih berlokasi di Jalan Gajah Mada, pada 2015 lalu.

Kasus ini bermula sewaktu Mulyadi yang kebetulan advokat, terpaksa memarkir kendaraannya di luar halaman parkir pengadilan karena sudah penuh. Seusai beracara dia kaget melihat mobilnya tidak ada lagi di lokasi yang memang terdapat rambu larangan parkir.

Juru parkir memberitahu mobilnya diderek petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan tidak dititipi surat penderekan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Mulyadi menunggu berhari-hari tetapi tidak kunjung mendapatkan surat pemberitahuan derek. Ia lalu melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya dengan aduan kehilangan mobil. Lantas dia membuat laporan kehilangan.

Ia menggugat pemerintah Provinsi DKI Jakarta lantaran tidak menerima pemberitahuan penderekan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 4 PP 43/1993. Gugatan perdata tersebut dikabulkan hingga ke tingkat MA yang diputus pada 18 September 2018.

Baswedan menegaskan, mereka bakal mematuhi putusan MA dengan membayar denda Rp186 juta.

“Kalau kita harus menaati pengadilan, ya begitu ada putusan pengadilan, maka tanggung jawab kita menjalankan, apalagi putusan MA, jadi kita akan melaksanakan,” ujarnya.

Meski mendapat masalah tersebut, dia memastikan kasus itu tidak akan mengendurkan Dinas Perhubungan DKI untuk menertibkan parkir liar namun mengamanatkan agar seluruh aparat menaati prosedur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kalau kita tertib prosedur maka tugas pun aman karena taat prosedur, tetapi kalau ada prosedur yang terlewat maka disitulah muncul potensi masalah,” tukasnya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close