Akibat Penutupan Bundaran HI, Beberapa Rute Bus Transjakarta Terhambat Operasi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Beberapa rute bus Transjakarta terhambat karena adanya penutupan jalan di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, lantaran adanya aksi mengawal pelaporan kecurangan Pemilu 2019, di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta Pusat, Jumat (10/5).

Bus Transjakarta dari Jalan Sudirman menuju arah Monas, Harmoni, hingga Jakarta Kota, terakhir beroperasi pada pukul 14.40. Sebaliknya, bus Transjakarta arah Kuningan, Ragunan, hingga Blok M masih tersedia namun penumpang harus menunggu sedikit lebih lama.

“Karena jalan di HI sudah ditutup, sehingga bus yang jalan ke arah Kota sudah tidak ada. Kalau ke Blok M, Kuningan, masih ada tapi harus menunggu karena jalannya memutar,” jelas Achmad, petugas Transjakarta di Halte Busway Sarinah, Jakarta Pusat.

Achmad menambahkan, busway akan kembali beroperasi hari ini sesaat setelah aksi tersebut selesai dan jalan utama Bundaran HI telah dibuka kembali.

Sementara itu, jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan Kantor Bawaslu, Halte Sarinah, dan Mall Sarinah, dipadati peserta aksi dan membuat calon penumpang busway kesusahan untuk menyeberang.

“Susah juga buat sampai ke sini (halte). Pas sampai sini malah busnya sudah tidak ada,” keluh Dina yang harus pergi menuju Halte Jakarta Kota.

Massa yang ke Bawaslu ini terdiri dari sejumlah ormas yang menuntut untuk menindak kecurangan yang menurut mereka terjadi pada penghitungan suara Pemilu 2019. Ormas-ormas tersebut datang berombongan dengan membawa atribut masing-masing, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI).

Sementara itu, aparat keamanan berjaga-jaga di sekitar kantor Bawaslu. Polisi memperketat pengamanan di kawasan sekitar dengan memasang barikade kawat berduri di sepanjang trotoar gedung Bawaslu menghadap JL MH Thamrin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER