73 Bus Disiapkan Dishub Tangerang Untuk Mudik Gratis

TANGERANG, SERUJI.CO.ID – Aparat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang, Banten, menyiapkan sebanyak 73 unit bus untuk warga perantau yang ingin mudik ke kampung halaman secara gratis.

“Khusus dari Kementerian Perhubungan telah menyediakan 60 bus sesuai kuota yang diberikan,” kata Kepala Dishub Kabupaten Tangerang, Bambang Mardi Sentosa, di Tangerang, Kamis (16/5).

Bambang mengatakan pihaknya akhirnya menambah 13 bus lagi karena pada tahun lalu antusias pemudik cukup tinggi, jadi 60 unit itu tidak cukup.

Dia mengatakan setiap bus mampu membawa pemudik maksimal sebanyak 45 kursi, ini untuk menjaga kenyamanan dan keamanan selama dalam perjalanan.


Namun untuk 13 bus tambahan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dengan instansi terkait.

Pemudik gratis hanya mempersiapkan Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik (KTP-el) Kabupaten Tangerang dan mengisi formulir yang sudah disediakan Dishub setempat.

BACA JUGA:  TPS Yang Menyelanggarakan PSU dan PSL di Tangerang Bertambah Menjadi 63 TPS

Sedangkan kuota mudik gratis tersebut telah ditutup karena jadwal pemberangkatan direncanakan pada Sabtu (1/6) pukul 08.00 Wib.

Pemberangkatan secara serentak di Pusat Pemerintahan (Puspem) di Tigaraksa oleh Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.

Dia mengatakan mudik gratis tersebut merupakan program Kemenhub yang menyediakan sebanyak 450 unit bus untuk tiga wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

Tujuan mudik tersebut yakni sejumlah kota di Jawa Tengah seperti Solo, Purwokerto, Magelang, Pemalang, Brebes, Tegal, Purbalinga, Semarang dan Pati.

Bahkan pemudik asal kota di Jawa Timur seperti Malang, Ngawi, Surabaya, Magetan dan Kediri juga dilayani.

Menurut dia, sebelum berangkat diharapkan pemudik dapat memeriksakan kesehatan karena Dishub setempat menjalin kerjasama dengan Dinkes menyangkut pelayanan medis.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Prabowo dan Ratu Adil

Orang-orang besar selalu hidup dengan gagasan besar. Dalam melihat kebesaran Prabowo, tentu saja kita bisa mengamati beberapa pikiran, sikap dan langkahnya beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah pertama, Anti Impor.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi