Warga NTB Adukan 8 Media Penyiaran Lokal

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat menerima pengaduan dari warga terkait iklan obat dan pengobatan tradisional yang dilakukan delapan media penyiaran lokal.

“Lembaga penyiaran tersebut menyiarkan iklan obat dan pengobatan tradisional bermuatan testimoni pasien, endorser petugas kesehatan, dan waktu siar yang tidak tepat,” kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB Sukri Aruman, di Mataram, Senin (5/2).

Pihaknya telah memanggil delapan penanggung jawab televisi dan radio lokal tersebut untuk dimintai keterangannya, sehubungan hasil pemantauan dan aduan masyarakat yang melaporkan lembaga penyiaran tersebut.

Menurut Sukri, berdasarkan hasil klarifikasi, beberapa di antara lembaga penyiaran tersebut mengaku menyiarkan iklan obat yang berisi testimoni atau kesaksian pengguna obat yang tidak dibenarkan sesuai etika pariwara Indonesia.

“Kami juga sudah meminta rekaman iklan yang disiarkan tersebut untuk kajian lebih lanjut,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, beberapa produk iklan tersebut disiarkan dalam bentuk spot radio dan TV, insert program, “blocking time” dan “adlibs” siaran.

Dugaan pelanggaran lain yang ditemukan adalah iklan pengobatan untuk vitalitas pria dan wanita yang disiarkan pada waktu yang tidak tepat.

“Materi iklannya terlalu vulgar dan disiarkan pada waktu anak dan remaja masih menonton,” ujarnya pula.

Pihaknya sudah minta delapan media penyiaran untuk memperbaiki iklan bermasalah tersebut dan mempersilakan untuk menyiarkan iklan yang sudah sesuai aturan.

KPID NTB juga sudah melayangkan edaran kepada seluruh lembaga penyiaran untuk berhati-hati menyiarkan atau menayangkan iklan obat dan makanan termasuk pusat pengobatan dan layanan kesehatan lainnya.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang baik dengan lembaga penyiaran,” kata Sukri pula. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Najmul Akhyar

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi