Staf Khusus Wapres Minta Imigrasi Perketat Pengawasan TKA

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Staf Khusus Wakil Presiden RI, M Alwi Hamu meminta pihak imigrasi untuk memperketat pengawasan lapangan terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Tugas dari imigrasi itu untuk memantau, mengawasi dan bila perlu tangkap dan deportasi kalau ada yang melanggar aturan,” katanya dalam kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rabu (16/5).

Namun Alwi Hamu melihat keberadaan TKA di Indonesia tidak perlu dipermasalahkan. Karena keberadaannya di Indonesia sudah tentu melalui tahapan sebagai TKA yang telah diatur oleh pemerintah.

“Sebetulnya tidak masalah mereka ada di sini, asal melalui aturan. Kan ada aturan keimigrasian, itu semua mereka harus tempuh dulu,” ujarnya.

Bahkan dengan adanya keberadaan para TKA, secara tidak langsung dapat memberikan dampak positif bagi pekerja Indonesia. Dengan cara membangun komunikasi dan belajar dari keahlian mereka, pekerja Indonesia akan diuntungkan.

Namun dari sekian banyak TKA yang masuk dan bekerja di Indonesia, jelasnya, harus tetap mendapat pengawasan dari pihak keimigrasian dan lembaga pemerintahan terkait. Bila perlu lakukan pendataan terkait tempat penampungan dan kegiatannya selama berada di Indonesia.

“Itu butuh pengawasan lapangan yang dilakukan secara intensif. Bangun komunikasi di lapangan,” ucapnya.

Terkait dengan pesan dari Stafsus Wapres RI tersebut, Kepala Imigrasi Kelas I Mataram Dudi Iskandar mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan peran pemantauan di lapangan.

Salah satunya membangun komunikasi dengan pihak perhotelan maupun masyarakat tempat penampungan para TKA.

“Peran pengawasan tetap kita jalankan, jika ada informasi keberadaan warga asing di suatu tempat, tim langsung turun lapangan, kalau dia bermasalah, kita amankan,” ucap Dudi Iskandar.

Berdasarkan data wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Mataram periode Januari hingga akhir April 2018, TKA yang berada di Lombok sebanyak 1.003 orang. Sebagian berasal TKA berasal dari negara Australia. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reposisi Sekolah Demi Pendidikan

Menempatkan sekolah sebagai lembaga yang paling membentuk keterpelajaran seseorang adalah mitos dan tahayul, kalau tidak bisa disebut hoaks.

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan

Ghazwul Fikri dan Media