Satpol PP Denpasar Gelar Sidang 12 Pelanggar Perda

DENPASAR, SERUJI.CO.ID – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menggelar sidang tindak pidana ringan (tipiring) terhadap 12 masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah (perda).

“Sidang pidana ringan (tipiring) tersebut dilakukan di Kantor Camat Denpasar Barat,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dewa Gede Sayoga di Denpasar, Senin (16/4).

Sidang tipiring yang dikenakan terhadap 12 orang pelanggar itu dipimpin Hakim Wayan Sukanila SH MH yang didampingi Panitera Ida Bagus Made Suarjana SH dan Jaksa Yudhi Purwanta SH “Semestinya, semua pelanggaran Perda sebanyak 20 orang, namun yang datang untuk mengikuti sidang tipiring sebanyak 12 orang,” katanya.

Dewa Sayoga mengatakan, sidang tipiring tersebut akan digelar secara berkelanjutan bagi pelanggar Peraturan Daerah Kota Denpasar.

“Dalam menggelar sidang tipiring kasusnya berbeda-beda. Mereka terkena tipiring karena melanggar Perda, antara lain Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), serta Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Dewa Sayoga menyebutkan dari sekian pelanggaran, sebanyak dua orang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan, serta sembilan orang pelanggar merokok di KTR dan seorang pelanggar pembuangan limbah ke sungai.

Jumlah itu adalah mereka yang telah melanggar Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang PKL serta Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang KTR.

“Bagi masyarakat pelanggar Perda harus disidang tipiring untuk memberikan efek jera, sehingga ke depannya tidak ada lagi warga melakukan pelanggaran,” ucapnya.

Dewa Sayoga mengatakan, sidang tipiring tersebut merupakan efek jera kepada para pelanggar agar kesalahan yang dilakukan tidak diulang kembali.

Selain itu kegiatan itu sebagai ajang sosialisasi perda, sehingga masyarakat ikut peduli dan ikut bertanggung jawab atas kelangsungan pembangunan di Kota Denpasar.

“Khususnya dalam menciptakan suasana nyaman menuju masyarakat Denpasar yang bahagia dan sejahtera,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dewa Sayoga menegaskan sidang tipiring tidak semata-mata mencari kesalahan dan bukan untuk menghukum masyarakat, tetapi mengajak warga untuk menegakkan aturan karena ini merupakan salah satu bagian dari revolusi mental.

Ia mengatakan bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya, sehingga pengenaan denda juga berbeda.

“Untuk pelanggar KTR dijatuhkan denda Rp100.000, PKL dijatuhkan denda Rp300.000. Sedangkan untuk pelanggaran pembuangan limbah ke sungai dijatuhkan sanksi Rp1 juta ditambah ongkos perkara Rp2.000 atau subsider kurungan 7 hari ,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.