Realisasi Amnesti Pajak Nusra Capai Rp 304,54 Miliar

MATARAM – Realisasi uang tebusan dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp 304,54 miliar. Namun demikian, jumlah tersebut masih sangat kecil, hanya sekitar 2,5 persen dari jumlah wajib pajak yang terdaftar.

“Dari total 458.000 wajib pajak yang terdaftar se Nusa Tenggara dan memiliki kewajiban menyampaikan SPT, sebanyak 11.634 orang telah mengikuti program tax amnesty atau sekitar 2,5 persen. Itu jumlah yang masih sangat kecil,” kata Suparno, kepala Kanwil DJP Nusra, dalam keterangan persnya di Mataram, hari ini, Selasa (21/3).

Suparno menyebutkan, hingga 20 Maret 2017, Kanwil DJP Nusra telah membukukan uang tebusan sebesar Rp 304,54 miliar. Rp 159,38 miliar di antaran berasal dari NTB. Sedangkan Rp 146,16 miliar sisanya berasal dari NTT.

“Untuk provinsi NTB ada 5.479 wajib pajak, dari jumlah itu 3.287 merupakan UMKM. Sedangakan 6.155 sisanya wajib pajak dari NTT, dan 4.210 diantaranya dari UMKM,” ungkapnya.

Suparno menambahkan, tinggi-renadahnya pencapaian, sangat bergantung pada good will para wajib pajak untuk melaporkan hartanya. Selama ini, terangnya, pihaknya telah gencar melakukan sosialisai, baik melalui media masa maupun himbauan secara langsung kepada para wajib pajak.

“Untuk wajib pajak yang belum mengikuti program tax amnesty, masih ada kesempatan hingga 31 Maret 2017. Kami berharap sisa waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Dalam rangka itu, Suparno mengaku Kanwil DJP Nusra akan memperpanjang waktu pelayanan kepada wajib pajak yang ingin melaporkan hartanya, mulai tanggal 27-30 Maret 2017 mendatabg. Pada tanggal tersebut, Kanwil DJP Nusra akan melayani wajib pajak sampai pukul 19:00 WITA.

“Khusus pada tanggal 31 Maret, pelayanan sampai pukul 24:00 Wita,” pungkasnya.

EDITOR: Harun S

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy