Program Call Center Terancam Tidak Dilanjutkan di Mataram

0
74

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan program layanan nomor tunggal panggilan darurat “call center” 112 terancam tidak dilanjutkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram H Lalu Junaidi di Mataram, Rabu (28/3), mengatakan ancaman tidak berlanjutnya program “call center” karena pertimbangan efektivitas.

“Dari hasil evaluasi panggilan masuk ke ‘call center’, hanya sebagian kecil keluhan masyarakat yang akurat. Dari 3.000 panggilan masuk, cuma enam panggilan yang akurat dan bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Loading...

Selain itu, pertimbangan uji coba “call center” tidak dilanjutkan karena sudah ada nomor darurat di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dan instansi kedaruratan yang sudah terkoneksi.

Apalagi, saat ini pemerintah kota telah mencanangkan aplikasi “smart city” dengan mengunduh aplikasi “Mataramku Lapor”, masyarakat bisa menyampaikan berbagai pertanyaan dan kelurahan terhadap pelayanan pemerintah kota.

“Karenanya, keberlanjutan program ‘call center’ di Mataram akan melihat situasi dan kondisi wilayah, agar tidak terkesan menghamburkan anggaran. Jika tidak terlalu mendesak lebih baik ditiadakan,” katanya.

Junaidi mengatakan, kontrak uji coba “call center” selesai akhir tahun ini, dengan demikian, berbagai SDM dan aset yang dimiliki itu akan diambil oleh pihak ketiga sebab pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini bersifat kontrak kerja sama.

Kalaupun aset tersebut akan dihibahkan ke pemerintah kota maka pemerintah kota harus melakukan proses panjang untuk serah terima aset.

“Untuk urusan hibah dengan pemerinth pusat, memang agak sedikit ribet jadi kalau program mau dilanjutkan lebih baik kita pengadaan sendiri,” katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, pengadaan peralatan “call center” cukup besar termasuk biaya operasionalnya. Untuk menggaji satu tenaga kontrak yang menjadi operator “call center” di atas Rp2 juta per bulan dikali 14 orang operator dan supervisi.

“Sementara kemampuan daerah menggaji pekerja kontrak saat ini masih pada angka Rp1,2 juta per orang per bulan,” sebutnya.

Terkait dengan itu, untuk dapat melanjutkan program layanan “call center” tersebut perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar bisa berfungsi optimal. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU