Polda Bali Kampanyekan Regulasi Transportasi Online

DENPASAR, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Daerah Bali bersama Dinas Perhubungan setempat mengampanyekan regulasi tentang transportasi online melalui seminar bertajuk “Permasalahan dan Penanganan Transportasi Online di Provinsi Bali” guna mengatasi polemik berlarut-larut terkait moda transportasi non-trayek itu.

“Melalui seminar ini diharapkan dapat membantu proses sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) agar mudah diterima masyarakat, sehingga kehadiran transportasi online tidak menimbulkan polemik yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan,” kata Kabag Ops Ditlantas Polda Bali AKBP I Made Rustawan dalam pembukaan seminar itu di Denpasar, Selasa (10/4).

Dalam seminar yang diselenggarakan Dirlantas Polda Bali itu, pihaknya menjelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait transportasi “online” yang meminta semua pihak untuk mengontrol dan mengawasi penyediaan aplikasi transportasi online agar tidak menimbulkan konflik dari para pengemudi transportasi online ini.

Guna mewujudkan hal ini, Dirlantas Polda Bali terus mengampanyekan keselamatan berlalu lintas dalam bentuk pamflet, banner, spanduk, dan melalui seminar ini.

“Melihat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia yang saat ini terus berkembang, maka Polda Bali menggandeng semua pihak untuk mendukung upaya ini, baik itu dari Dishub Bali, komunitas, dan kelompok masyarakat yang peduli Kamseltibcarlantas,” katanya.

Ia menjelaskan, perbedaan angkutan konvensional dan angkutan online terletak pada cara pemesanan saja, sedangkan untuk operasional keduanya harus sama-sama memenuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah.

“Dengan adanya transportasi online ini, diharapkan tanpa merevisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek,” ujarnya.

Seminar itu dihadiri Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Jasa Raharja Cabang Bali, Dekan Fakultas Teknik Udayana, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, DPD Organda Provinsi Bali dan akademisi dari seluruh universitas di Bali. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi