Pengamat: KPU Tak Berwenang Atur Presiden

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Johanes Tuba Helan mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Presiden.

“KPU tidak punya kewenangan mengatur presiden. Kalau presiden mau berkampanye boleh, tetapi tidak menggunakan fasilitas dan keuangan negara,” kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Ahad (8/4) terkait polemik seputar cuti kampanye Presiden.

Menurut dia, Presiden juga tidak perlu mengambil cuti untuk melakukan kampanye pada Pemilu Presiden 2019, karena Presiden adalah pejabat politik.

“Saya juga tidak tahu motivasi KPU karena dari pemilu ke pemilu tidak pernah ada aturan soal kampanye presiden petahana, dan sejauh itupun tidak ada masalah,” ucapnya.


Mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu juga mengingatkan agar KPU tidak membuat aturan-aturan yang bisa membahayakan keberlangsungan pemerintahan dan negara ini.

“Harus diingat bahwa apabilan seorang Presiden yang sedang menjabat mengambil cuti untuk beberapa menit saja, maka akan ada kekosongan kekuasaan presiden karena tidak mungkin ada Plt Presiden,” ujarnya, menegaskan.

BACA JUGA:  Dalam Tiga Tahun, Warga NTB yang Bekerja di Luar Negeri Berkurang

Artinya, jika KPU tetap pada prinsip mengharuskan cuti Presiden petahana, bagaimana kalau dibutuhkan pengambilan keputusan penting yang tidak bisa diwakil? katanya dalam nada tanya.

Apalagi, setiap saat ada ancaman yang memungkinkan diambilnya keputusan seorang Presiden definitif, katanya, menambahkan.

Karena itu, tidak perlu ada aturan-aturan yang justeru membuat suasana bangsa ini menjadi gaduh, apalagi menjelang pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 ini.

Sebelumnya, Wahyu Setiawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR menjelaskan KPU akan membuat PKPU terkait cuti kampanye Presiden dan Wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti diluar tanggungan negara.

“Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti diluar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan,” kata Wahyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai Capres maupun Cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi