Pengamat: KPU Tak Berwenang Atur Presiden

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Johanes Tuba Helan mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Presiden.

“KPU tidak punya kewenangan mengatur presiden. Kalau presiden mau berkampanye boleh, tetapi tidak menggunakan fasilitas dan keuangan negara,” kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Ahad (8/4) terkait polemik seputar cuti kampanye Presiden.

Menurut dia, Presiden juga tidak perlu mengambil cuti untuk melakukan kampanye pada Pemilu Presiden 2019, karena Presiden adalah pejabat politik.

“Saya juga tidak tahu motivasi KPU karena dari pemilu ke pemilu tidak pernah ada aturan soal kampanye presiden petahana, dan sejauh itupun tidak ada masalah,” ucapnya.

Mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu juga mengingatkan agar KPU tidak membuat aturan-aturan yang bisa membahayakan keberlangsungan pemerintahan dan negara ini.

“Harus diingat bahwa apabilan seorang Presiden yang sedang menjabat mengambil cuti untuk beberapa menit saja, maka akan ada kekosongan kekuasaan presiden karena tidak mungkin ada Plt Presiden,” ujarnya, menegaskan.

Artinya, jika KPU tetap pada prinsip mengharuskan cuti Presiden petahana, bagaimana kalau dibutuhkan pengambilan keputusan penting yang tidak bisa diwakil? katanya dalam nada tanya.

Apalagi, setiap saat ada ancaman yang memungkinkan diambilnya keputusan seorang Presiden definitif, katanya, menambahkan.

Karena itu, tidak perlu ada aturan-aturan yang justeru membuat suasana bangsa ini menjadi gaduh, apalagi menjelang pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 ini.

Sebelumnya, Wahyu Setiawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR menjelaskan KPU akan membuat PKPU terkait cuti kampanye Presiden dan Wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti diluar tanggungan negara.

“Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti diluar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan,” kata Wahyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai Capres maupun Cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Prabowo dan Ratu Adil

Orang-orang besar selalu hidup dengan gagasan besar. Dalam melihat kebesaran Prabowo, tentu saja kita bisa mengamati beberapa pikiran, sikap dan langkahnya beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah pertama, Anti Impor.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.