Pengamat: KPU Tak Berwenang Atur Presiden

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Johanes Tuba Helan mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Presiden.

“KPU tidak punya kewenangan mengatur presiden. Kalau presiden mau berkampanye boleh, tetapi tidak menggunakan fasilitas dan keuangan negara,” kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Ahad (8/4) terkait polemik seputar cuti kampanye Presiden.

Menurut dia, Presiden juga tidak perlu mengambil cuti untuk melakukan kampanye pada Pemilu Presiden 2019, karena Presiden adalah pejabat politik.

“Saya juga tidak tahu motivasi KPU karena dari pemilu ke pemilu tidak pernah ada aturan soal kampanye presiden petahana, dan sejauh itupun tidak ada masalah,” ucapnya.

Mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu juga mengingatkan agar KPU tidak membuat aturan-aturan yang bisa membahayakan keberlangsungan pemerintahan dan negara ini.

“Harus diingat bahwa apabilan seorang Presiden yang sedang menjabat mengambil cuti untuk beberapa menit saja, maka akan ada kekosongan kekuasaan presiden karena tidak mungkin ada Plt Presiden,” ujarnya, menegaskan.

Artinya, jika KPU tetap pada prinsip mengharuskan cuti Presiden petahana, bagaimana kalau dibutuhkan pengambilan keputusan penting yang tidak bisa diwakil? katanya dalam nada tanya.

Apalagi, setiap saat ada ancaman yang memungkinkan diambilnya keputusan seorang Presiden definitif, katanya, menambahkan.

Karena itu, tidak perlu ada aturan-aturan yang justeru membuat suasana bangsa ini menjadi gaduh, apalagi menjelang pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 ini.

Sebelumnya, Wahyu Setiawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR menjelaskan KPU akan membuat PKPU terkait cuti kampanye Presiden dan Wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti diluar tanggungan negara.

“Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti diluar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan,” kata Wahyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai Capres maupun Cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER