Pendapatan Wisata Komodo Capai Rp9,4 Miliar

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Komodo Dwi Putro Sugiarto mengemukakan jumlah pendapatan wisata komodo dari Januari-April 2018 mencapai sekitar Rp9,4 miliar lebih.

“Pendapatan berupa penerimaan negara bukan pajak dari wisata Komodo selama empat bulan pertama di 2018 mencapai lebih dari Rp9,4 miliar, didominasi penjualan tiket wisata,” kata Dwi Putro Sugiarto, Rabu (23/5).

Ia mengatakan sebagian besar pendapatan diperoleh dari sektor wisata berupa pembelian tiket masuk, treking, berselancar, dan menyelam.

Selain itu, sektor non wisata berupa penyewaan tanah, gedung, dan bangunan, di dalam kawasan wisata yang terkenal sebagai habitat satwa purba komodo (varanus komodoensis) itu.


Ia mengatakan, pendapatan itu diperoleh seiring dengan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata yang merupakan salah satu dari 10 destinasi unggulan nasional itu yang terus membludak.

Baca juga: Polisi Tindak Tegas Penangkapan Ikan Ilegal di Taman Nasional Komodo

BACA JUGA:  Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 11 Juta Penumpang Selama Januari Hingga Juni 2019

Balai TN Komodo mencatat jumlah kunjungan wisatawan dari Januari-April 2018 mencapai 45.630 orang, di antaranya, wisatawan asing 27.550 orang dan domestik 18.080 orang Ia memastikan, pihaknya terus berupaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan melalui dukungan berbagai pembangunan dan penataan berbagai infrastruktur pendukung di dalam kawasan wisata komodo.

“Karena pendapatan wisata komodo sejauh ini mengandalkan penjualan tiket wisata sehingga semakin banyak wisatawan tentu pendapatan juga meningkat,” katanya.

Sebelumnya di tahun 2017, hasil penerimaan negara bukan pajak dari wisata Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai barat, Pulai Flores ini tercatat mencapai sekitar Rp29,1 miliar.

Capaian ini menempatkan destinasi wisata komodo sebagai penyumbang devisa tertinggi di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyusul Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. (Ant/Su02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi