Pendapatan Wisata Komodo Capai Rp9,4 Miliar


KUPANG, SERUJI.CO.ID – Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Komodo Dwi Putro Sugiarto mengemukakan jumlah pendapatan wisata komodo dari Januari-April 2018 mencapai sekitar Rp9,4 miliar lebih.

“Pendapatan berupa penerimaan negara bukan pajak dari wisata Komodo selama empat bulan pertama di 2018 mencapai lebih dari Rp9,4 miliar, didominasi penjualan tiket wisata,” kata Dwi Putro Sugiarto, Rabu (23/5).

Ia mengatakan sebagian besar pendapatan diperoleh dari sektor wisata berupa pembelian tiket masuk, treking, berselancar, dan menyelam.

Selain itu, sektor non wisata berupa penyewaan tanah, gedung, dan bangunan, di dalam kawasan wisata yang terkenal sebagai habitat satwa purba komodo (varanus komodoensis) itu.

Ia mengatakan, pendapatan itu diperoleh seiring dengan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata yang merupakan salah satu dari 10 destinasi unggulan nasional itu yang terus membludak.

Baca juga: Polisi Tindak Tegas Penangkapan Ikan Ilegal di Taman Nasional Komodo

Balai TN Komodo mencatat jumlah kunjungan wisatawan dari Januari-April 2018 mencapai 45.630 orang, di antaranya, wisatawan asing 27.550 orang dan domestik 18.080 orang Ia memastikan, pihaknya terus berupaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan melalui dukungan berbagai pembangunan dan penataan berbagai infrastruktur pendukung di dalam kawasan wisata komodo.

“Karena pendapatan wisata komodo sejauh ini mengandalkan penjualan tiket wisata sehingga semakin banyak wisatawan tentu pendapatan juga meningkat,” katanya.

Sebelumnya di tahun 2017, hasil penerimaan negara bukan pajak dari wisata Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai barat, Pulai Flores ini tercatat mencapai sekitar Rp29,1 miliar.

Capaian ini menempatkan destinasi wisata komodo sebagai penyumbang devisa tertinggi di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyusul Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Pemimpin Belum Lulus

Meminta Maaf Kepada Generasi Yang Hilang

Tanggal 13 Febuari 2008 berlangsung peristiwa penting, di Australia. Melalui pidato Perdana Menteri Kevin Michael Rudd, di hadapan sidang Parlemen, pemerintah Australia secara secara resmi meminta maaf.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close