Pemprov NTT Akui Belum Miliki Perda Narkoba

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki peraturan daerah untuk mendukung penanganan peredaran gelap narkoba di daerah itu.

“Hingga saat ini, di NTT belum ada perda yang mengatur tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN),” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT Yos Gadhi di Kupang, Selasa (27/3).

Ia menjelaskan, landasan hukum di daerah yang mengatur tentang P4GN di NTT masih berupa instruksi gubernur.

Selain itu, dari 22 kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan ini, hanya Kabupaten Rote Ndao yang membuat aturan tentang narkoba namun masih berupa peraturan bupati (Perbup).

BNNP, lanjutnya, terus mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota setempat untuk memiliki perda sehingga pencegahan dan penanganan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang bisa ditangani secara maksimal.

“Kami juga sudah koordinasikan dengan DPRD provinsi dan mereka sudah menyikapi, kami berharap ada perda inisiatif dewan sehingga upaya penanganan narkoba di daerah ini ke depan bisa lebih maksimal dengan dasar aturan yang kuat,” katanya.

Menurutnya, perlu ada perda sebagai landasan hukum yang kuat untuk upaya P4GN mengingat peredaran gelap narkoba semakin marak dan mengkhawatirkan dengan menyasar anak-anak dan generasi muda.

Hasil penelitian BNN 2017 menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di provinsi ini mencapai 36.022 orang dengan 0,9 persen atau sebesar 0,9 persen penduduk NTT usia 10-59 tahun.

Menurut Gadhi, NTT merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap peredaran gelap narkoba dengan kondisi akses yang terbuka baik melalui jalur udara dan laut.

“Kita ada 14 bandara yang beroperasi aktif, selain itu banyak sekali pelabuhan yang menyebar di 22 kabupaten/kota yang bisa dimanfaatkan sebagai jalur pengedaran gelap narkoba,” katanya.

Ia menambahkan, BNNP terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, maupun lembaga terkait dan elemen masyarakat untuk pencegahan dan penanganan narkoba secara bersama-sama.

“Seperti di pos perbatasan kami bekerja sama dengan pihak imigrasi, anggota TNI-Polri di perbatasan, selain itu juga dengan pengelolah bandara maupun pelabuhan-pelabuhan laut di NTT,” katanya.

BNNP juga membentuk relawan anti narkoba di antaranya untuk provinsi sebanyak 120 orang, kemudian Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Belu masing-masing 50 orang. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

Konsisten Kemaruk Kekuasaan

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

KUNTUM KHAIRA UMMATIN

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.