Pemprov NTB Peroleh Rp16 Miliar Kembangkan Sentra Garam

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp16 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengembangan usaha garam rakyat sistem integrasi lahan pada 2018.

“Alokasi anggaran tersebut untuk pengembangan sentra garam nasional yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa dan Bima,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Lalu Hamdi di Mataram, Jumat (13/4).

Ia mengatakan pengembangan usaha garam rakyat sistem integrasi lahan di Kabupaten Bima, seluas 80 hektare (ha) atau 4 blok dengan melibatkan empat kelompok petani garam. Sedangkan di Sumbawa, seluas 70 ha dan Lombok Barat seluas 15 ha.

Lebih lanjut, Hamdi menambahkan teknis pemanfaatan lahan tambak dibuat blok-blok. Satu petak blok minimal luasnya 15 ha. Semuanya dikonstruksi dengan sistem ulir.

Pola produksi garam dengan sistem tersebut untuk menyaring zat-zat yang tidak dibutuhkan dalam proses pembuatan garam rakyat.

Air laut yang masuk ke blok satu akan diendapkan selama beberapa hari, kemudian dialirkan ke blok berikutnya dan berakhir di blok enam yang merupakan petakan terakhir yang akan menghasilkan garam berkualitas dari air laut “tua” atau yang sudah melalui proses pengendapan hingga satu bulan.

“Sistem integrasi lahan sudah diuji coba di daerah lain. Bima sebenarnya juga sudah uji coba di lahan 1 ha, tidak hanya untuk mendapatkan garam berkualitas, tapi produksi terus menerus,” ujarnya.

Untuk membuat konstruksi petakan lahan garam, kata dia, akan dilakukan oleh pihak ketiga yang memenangkan tender. Termasuk juga untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan.

Pihak ketiga harus melakukan pekerjaan sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar dalam satu hektare lahan bisa menghasilkan garam rakyat sebanyak 100 ton per tahun.

Hamdi menambahkan garam yang dihasilkan tidak hanya dinilai dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitasnya harus bagus, baik dari segi warna putih, kandungan NACL lebih dari 70 persen dan tekstur harus sesuai standar.

“Garam rakyat yang dihasilkan nantinya untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi,” ucapnya pula.

Ia berharap dengan program pengembangan usaha garam rakyat sistem integrasi lahan akan mampu menghasilkan produksi sesuai target sebanyak 170 ribu ton pada 2018, atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebanyak 160 ribu ton, namun realisasinya 104 ribu ton akibat cuaca ekstrem. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER