Pemprov NTB Antisipasi Dampak Pengurangan Impor Tembakau

0
11
Petani tembakau (foto:istimewa)

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggarat Barat menargetkan lahan tanam tembakau 26.000 hektare pada 2018, bertambah dibandingkan tahun sebelumnya seluas 16.000 ha, untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan akibat kebijakan pengurangan impor komoditas tersebut.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Husnul Fauzi, di Mataram, Jumat (18/5), menyebutkan target lahan tanam tembakau seluas 26.000 ha, terdiri atas lahan tanam tembakau virginia 20.000 ha, dan tembakau rakyat (rajangan) seluas 6.000 ha.

“Lahan tanam tembakau tersebar hampir di semua kabupaten di Pulau Lombok, namun sebagian besar di Kabupaten Lombok Timur. Hanya Kota Mataram tidak ada lahan tanam,” katanya.

Menurutnya, adanya penambahan areal tanam tentu akan berdampak terhadap peningkatan produksi bahan baku rokok tersebut.

Oleh sebab itu, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi, meminta kepada seluruh perusahaan rokok, terutama mitra petani untuk melakukan pembelian secara maksimal. Begitu juga dengan harga di tingkat petani diharapkan seperti tahun sebelumnya yang mencapai Rp46.000 per kilogram.

“Jangan sampai ada pembatasan kuota impor, justru perusahaan rokok mengurangi pembelian,” ujarnya.

Husnul menyebutkan ada 29 perusahaan rokok yang melakukan pembelian tembakau di Pulau Lombok setiap tahunnya. Sebagian besar menjalin kemitraan dengan para petani, namun ada beberapa juga yang tidak bermitra dan hanya melakukan pembelian saat panen raya.

“Perusahaan yang tidak bermitra itu yang menjadi dilema. Kalau mereka diberikan sanksi sesuai peraturan daerah, jadi masalah lagi. Kami akan terus edukasi supaya jangan hanya membeli, tapi ikut menanam,” ucapnya.

Untuk mewujudkan target lahan tanam, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 miliar. Dana yang bersumber dari APBD tersebut untuk pengadaan benih tembakau virginia berkualitas yang diproduksi PT Benih Emas, di Puyung, Kabupaten Lombok Tengah.

Namun luas lahan yang memperoleh bantuan benih dari pemerintah daerah hanya 4.000 ha, di mana seluruhnya dikelola petani bukan binaan perusahaan.

Sementara total luas lahan tembakau virginia yang dikelola petani mitra perusahaan rokok mencapai 12.000 ha, yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur, dan Lombok Tengah.

“Jadi masih ada sekitar 4.000 ha lahan tanam tembakau virginia yang belum mendapatkan bantuan benih. Tapi, kami upayakan secara bertahap seluruhnya mendapat perhatian,” kata Husnul.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Gusti Lanang Natha Surastha, mengatakan bantuan benih tembakau virginia sudah dibagikan kepada para kelompok tani. Bahkan, sebagian besar sudah melakukan penyemaian.

“Rencananya, para petani mulai menanam bibit tembakaunya pada minggu pertama Juni 2018, tapi tidak serentak semuanya, ada yang belakangan,” kata Lanang yang optimis bahwa tanaman tembakau tahun ini akan bagus karena kondisi cuaca mendukung. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

RUU Antiterorisme Atur Ancaman Teroris Libatkan Anak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Dave Laksono mengakui ada pasal...

Persebaya Alami Krisis Lini Belakang

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kesebelasan Persebaya Surabaya mengalami krisis lini belakang saat menghadapi pertandingan "Derby Suramadu" melawan Madura United dalam laga pekan ke-10 Liga 1...
jokowi, joko widodo

RUU Terorisme Disahkan, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

KUNINGAN, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait Peraturan Presiden (Perpres) setelah disahkannya Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. "Perpres akan membahas teknis, hanya...

Pansus: Pemerintah Keluarkan PP Usai RUU Terorisme Disahkan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah...

DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Paripurna DPR pada Jumat (25/5) pagi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah...