Pemkot Mataram Akan Adakan Program Isbat Nikah Gratis pada 100 Pasangan

MATARAM , SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun ini mengadakan program isbat nikah gratis dengan target sasaran sebanyak 100 pasangan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram Chairul Anwar di Mataram, Jumat (9/3), mengatakan, target sebanyak 100 pasangan itu tersebar di enam kecamatan.

“Karena itu, bagi pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah diminta agar mendaftarkan diri menjadi peserta isbat nikah gratis yang akan dimulai 21 Maret 2018 dipusatkan di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya,” katanya.

Pada tahun 2017, katanya, program isbat nikah gratis ditiadakan kerena peminatnya mulai berkurang. Hal itu terlihat dari realisasi sasaran sangat kecil dari target yang ditetapkan.

Namun dalam kegiatan musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) banyak masyarakat yang mengusulkan agar program isbat nikah gratis kembali dilaksanakan.

“Dengan dasar itu, pemerintah kota tahun ini kembali melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengalokasi anggaran Rp250 juta atau Rp250 ribu per pasangan,” sebutnya.

Sebelum program itu dilaksanakan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Pengadilan Agama Mataram dan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram.

Dua lembaga itu, katanya, memiliki peran penting dalam mendukung terlaksanakan program isbat nikah gratis yang dilaksankaan pemerintah kota.

“Pengadilan Agama bertugas melakukan sidang isbat, sedangkan Kantor Kementerian Agama mengeluarkan buku nikah,” katanya.

Mantan Kasatpol PP Kota Mataram ini mengatakan untuk menjadi calon peserta isbat nikah gratis, pasangan perlu memenuhi beberapa persyaratan, antara lain pernikahan yang dilakukan berlangsung di bawah tahun 2015, menjadi pernikahan pertama, dan berasal dari keluarga tidak mampu.

Program isbat nikah gratis, tambahnya, sebagai bagian pelaksanaan gerakan Mataram Sadar Administrasi Kependudukan (Gemarkan) karena jika tidak memiliki buku nikah, maka anak-anak mereka akan kesulitan mendapatkan administrasi kependudukan lainnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER