Nelayan Diimbau Perhatikan Empat Zona Larangan Penangkapan Ikan

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto meminta para nelayan di daerah ini untuk memperhatikan zona larangan penangkapan ikan.

“Wilayah perairan NTT memang luas, namun ada rambu-rambu yang harus diperhatikan secara baik oleh para nelayan agar tidak terjerat pelanggaran,” kata Ganef Wurgiyanto di Kupang, Jumat (27/4).

Ia meminta para nelayan di wilayah berbasis kepulauan ini untuk memperhatikan zona penangkapan ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan NTT itu menyebutkan, setidaknya ada empat zona wilayah perairan yang penting dipahami masyarakat nelayan.

Pertama, zona umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat nelayan untuk kegiatan budidaya ikan dan sejenisnya.

Kedua, zona konservasi yang hanya dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan kecil dengan kapal penangkap berkapasitas maksimal 10 gross tonnage (GT).

Sebab, kata Ganef, dalam zona konservasi ini, tidak semua bisa dimanfaatkan karena di dalamnya ada zona inti yang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali.

Ketiga, zona kawasan strategis nasional tertentu yang dilarang untuk aktivitas penangkapan ikan dan budidya seperti wilayah perairan Taman Nasional Laut Sawu, perairan Taman Nasional Komodo, Teluk Kupang, Teluk Maumere, dan lainnya yang sudah ditetapkan.

“Contoh penangkapan sejumlah nelayan yang memancing ikan di kawasan Taman Nasional Komodo beberapa waktu lalu itu karena zona tersebut memang dilarang bagi nelayan,” katanya.

Keempat, zona jalur pelayaran yang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali untuk penangkapan ikan terutama jalur dari Samudera Hindia menuju Samudera Pasifik melewati perairan NTT.

“Seperti jalur Selat Ombai, kemudian ada jalur sampai ke Labuan Bajo atau di sekitar Selat Sape yang merupakan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI),” katanya.

Menurut Ganef, para nelayan perlu mengetahui secara baik zona-zona perikanan tersebut agar tidak tersandung masalah hukum hanya karena menangkap ikan di zona larangan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER