Mengaku Khilaf, Oknum DPRD Lobar Akhirnya Meminta Maaf

MATARAM – Setelah mendapatkan kecaman keras dari masyarakat, oknum anggota DPRD Lombok Barat, Fraksi Nasdem, Suhaili akhirnya meminta maaf. Ia mengaku khilaf atas postingan yang diunggahnya pada tanggal 16 Februari 2017 yang lalu di akun facebook miliknya.
 
“Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dan keteledoran saya sehingga menyebabkan kekecewaan saudara saya sesama muslim,” terang Suhaili, sebagaimana yang ditulisnya dalam surat permohonan maaf dihadapan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan rekan separtainya, di kediamannya, Desa Terong Tawah Timur, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, Selasa (14/3).

Ia menambahkan, tidak ada sama sekali dalam benaknya unsur kesengajaan ketika memposting gambar tersebut untuk melecehkan agama Islam.

“Saya tidak pernah dengan unsur sengaja, mengupload, menshare, memposting gambar yang menghina agama saya sendiri,” sambungnya.

Ia pun berjanji, bila kejadian serupa terulang kembali, ia mengaku siap untuk diproses secara hukum. Ia juga siap menerima konsekuensi, bila ada salah seorang yang melaporkannya.

Sebelumnya, masyarakat Lombok Barat, dihebohkan dengan meme yang memuat gambar seorang pengendara gerobak yang ditarik seekor babi sedang berjalan menuju Ka’bah. Masyarakat menilai, poto meme yang diunggah politisi Nasdem ini telah menista agama.
 
Pasalnya yang bersangkutan menulis keterangan gambar yang diuploadnya dengan ilustrasi seolah-olah ingin menunaikan haji dengan mengendarai seekor babi.

“Inilah pituah orang 2 bijak biar lambat asal selamat. Supaya sampe tujuan kita ketanah suci makkah almukarromah. Mudah 2an kita semua bisa jadi tamu 2 nya alloh swt. aaaaaaminnnnnn ia Robbal alamin.” tulis Suhaili kala itu.

Namun, akibat postingan itu, bukannya simpati yang diraih, netizen malah mengecam Suhaili. Bahkan warga meminta agar ia diberhentikan sebagai anggota DPRD Lombok Barat. (Syamsul)

EDITOR: Iwan Y

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.