Kuasa Hukum Minta Pemprov NTB Hentikan Pembangunan Poltekpar

MATARAM – Kuasa hukum penggugat mengingatkan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tergugat untuk menunda proses tender pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok karena dinilai masih bersengketa di pengadilan.

“Kita merasa keberatan dengan sikap Pemerintah Provinsi yang ingin tetap membangun sementara ini masih berperkara di pengadilan,” kata Ainuddin,kuasa hukum penggugat Suryo, di Mataram, Selasa (1/8).

Seorang pengusaha menggugat Pemprov NTB terkait dengan proses tender pembangunan kampus Poltekpar Lombok. Melalui kuasa hukumnya Dr Ainuddin MH, Suryo melakukan gugatan hukum ke pengadilan.

Ainuddin, menegaskan semestinya Pemprov NTB menghormati proses hukum yang kini tengah berlangsung di pengadilan. Karena, bila proyek dilaksanakan, kemudian objek yang disengketakan ternyata dimenangkan masyarakat, maka akan timbul kerugian negara yang implikasinya akan berimbas kepada Pemprov NTB sendiri.


“Ini yang kita tidak inginkan. Kalau obyek sengketa lahan ini di menangkan masyarakat, lalu tender dan pembangunan dilaksanakan, sementara ada gugatan dan keberatan tentu akan terjadi kerugian negara. Kalau sudah begini, implikasinya kepada Pemprov NTB,” jelas Ainuddin.

Saat ini, kata Ainuddin, kliennya sedang mengajukan gugatan banding, setelah pemerintah daerah menang di PN Praya. Tidak sampai di situ, ada beberapa tahapan yang masih bisa dilewati, dari banding, kasasi, lalu PK (upaya hukum luar biasa). Sehingga, pembangunan boleh dilaksanakan, paling tidak setelah putusan kasasi.

BACA JUGA:  Dinkes: Angka Kematian Anak di Mataram Naik

Ia menambahkan, jika Pemprov NTB tetap memaksakan pembangunan kampus Poltekpar Lombok di atas lahan yang masih bersengketa di pengadilan tanpa belum ada keputusan tetap, maka hukum dan keadilan di negeri ini sudah terciderai.

“Kalau sudah seperti ini, proses hukum tidak lagi dihargai sebagai panglima tertinggi. Hakim sebagai pelaksana yudikatif mestinya harus dihargai. Apalagi ini pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ainudin menegaskan jika ditelisik kebelakang, lahan seluas 20 hektare yang kini bersengketa tersebut adalah milik kliennya. Bukan milik Pemprov NTB. Karena, pihaknya memiliki bukti kuat terhadap lahan yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah itu.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Moh Faozal mengaku pihaknya tetap bersikukuh pembangunan Poltekpar Lombok akan dilaksanakan sesuai jadwal, yakni akhir tahun ini. Karena sudah dalam proses tender oleh pemerintah pusat.

Karena itu, pembangunan Poltekpar pertama di NTB itu akan tidak bisa di undur lagi. Mengingat, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 miliar.

Sedangkan, terkait proses hukum, Pemprov NTB lanjut Faozal menyerahkan semuanya pada proses yang berlangsung di pengadilan.

“Ada atau tidak kita tidak bisa mundur lagi. Karena kalau ini batal maka kita akan sulit untuk memulainya lagi,” tandas Faozal. (Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi