close

Kuasa Hukum Minta Pemprov NTB Hentikan Pembangunan Poltekpar

MATARAM – Kuasa hukum penggugat mengingatkan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tergugat untuk menunda proses tender pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok karena dinilai masih bersengketa di pengadilan.

“Kita merasa keberatan dengan sikap Pemerintah Provinsi yang ingin tetap membangun sementara ini masih berperkara di pengadilan,” kata Ainuddin,kuasa hukum penggugat Suryo, di Mataram, Selasa (1/8).

Seorang pengusaha menggugat Pemprov NTB terkait dengan proses tender pembangunan kampus Poltekpar Lombok. Melalui kuasa hukumnya Dr Ainuddin MH, Suryo melakukan gugatan hukum ke pengadilan.

Ainuddin, menegaskan semestinya Pemprov NTB menghormati proses hukum yang kini tengah berlangsung di pengadilan. Karena, bila proyek dilaksanakan, kemudian objek yang disengketakan ternyata dimenangkan masyarakat, maka akan timbul kerugian negara yang implikasinya akan berimbas kepada Pemprov NTB sendiri.


“Ini yang kita tidak inginkan. Kalau obyek sengketa lahan ini di menangkan masyarakat, lalu tender dan pembangunan dilaksanakan, sementara ada gugatan dan keberatan tentu akan terjadi kerugian negara. Kalau sudah begini, implikasinya kepada Pemprov NTB,” jelas Ainuddin.

Saat ini, kata Ainuddin, kliennya sedang mengajukan gugatan banding, setelah pemerintah daerah menang di PN Praya. Tidak sampai di situ, ada beberapa tahapan yang masih bisa dilewati, dari banding, kasasi, lalu PK (upaya hukum luar biasa). Sehingga, pembangunan boleh dilaksanakan, paling tidak setelah putusan kasasi.

Ia menambahkan, jika Pemprov NTB tetap memaksakan pembangunan kampus Poltekpar Lombok di atas lahan yang masih bersengketa di pengadilan tanpa belum ada keputusan tetap, maka hukum dan keadilan di negeri ini sudah terciderai.

“Kalau sudah seperti ini, proses hukum tidak lagi dihargai sebagai panglima tertinggi. Hakim sebagai pelaksana yudikatif mestinya harus dihargai. Apalagi ini pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ainudin menegaskan jika ditelisik kebelakang, lahan seluas 20 hektare yang kini bersengketa tersebut adalah milik kliennya. Bukan milik Pemprov NTB. Karena, pihaknya memiliki bukti kuat terhadap lahan yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah itu.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Moh Faozal mengaku pihaknya tetap bersikukuh pembangunan Poltekpar Lombok akan dilaksanakan sesuai jadwal, yakni akhir tahun ini. Karena sudah dalam proses tender oleh pemerintah pusat.

Karena itu, pembangunan Poltekpar pertama di NTB itu akan tidak bisa di undur lagi. Mengingat, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 miliar.

Sedangkan, terkait proses hukum, Pemprov NTB lanjut Faozal menyerahkan semuanya pada proses yang berlangsung di pengadilan.

“Ada atau tidak kita tidak bisa mundur lagi. Karena kalau ini batal maka kita akan sulit untuk memulainya lagi,” tandas Faozal. (Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Puasa: Detoksifikasi Dalam Kehidupan Bergelimang Racun

Penelitian juga menunjukkan bahwa pada saat puasa kadar DDT didapatkan meningkat dalam feses, urin dan keringat mereka yang sedang berpuasa. Ini lah salah satu manfaat utama puasa dalam bidang kesehatan, detoksifikasi, purifikasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Tidak Terjadi Kebakaran di Gedung Bawaslu RI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan mengonfirmasi tidak...

188 Korban Aksi 22 Mei Dirawat di RS Budi Kemuliaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rumah Sakit Budi Kemuliaan di Jakarta...

Kronologis Penyerangan Aparat Terhadap Tim Medis Dompet Dhuafa

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Tim Medis Dompet Dhuafa mengalami perlakuan...

Usai Kericuhan, Kapolda Metro Jaya Pastikan Jakarta Tetap Kondusif

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot...

Kerusuhan Pascapengumuman Pilpres, Ganjar Pranowo Sebut Ada Provokator

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut...

Jenazah Ustadz Arifin Dishalatkan di Masjid Al-Munawar Malaysia

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID - Jenazah pendakwah dan Pimpinan Majelis...

TERPOPULER

Polisi Curiga Massa Yang Rusuh Malam Hari di Bawaslu, Bukan Massa Aksi Damai Sebelumnya

Menurut Kapolres massa aksi yang dibubarkan tidak berperangai sama dengan massa yang sejak sore berdemo. Massa aksi pendemo di depan Gedung Bawaslu sempat membubarkan diri dengan tertib sekira pukul 20.30 WIB.

Polisi Bersama Ulama FPI Halau Massa Perusuh Yang Terbukti dari Luar Petamburan

"Perusuh ini bukan dari Jakarta dan bukan dari Petamburan, dari pagi tadi kami bersama tokoh-tokoh FPI, juga kami dibantu para ulama untuk menghalau mereka," kata Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Hariyadi

Personel TNI Berbagi Makanan Berbuka Puasa dengan Peserta Aksi di Bawaslu

Aksi simpatik itu menuai simpati dari para peserta aksi. "Masya Allah, hidup TNI," ujar seorang peserta aksi seraya tersenyum haru.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Rizal Ramli Melepas Seribuan Massa Aksi 22 Mei Menuju Bawaslu

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI Rizal Ramli melepas seribu lebih peserta Aksi 22 Mei yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) di Rumah Perjuangan Rakyat, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/5) siang.