Korban Pencemaran Minyak Montara Puji Langkah Menteri LHK

KUPANG, SERUJI.CO.ID –┬áPara korban pencemaran minyak Montara di Nusa Tenggara Timur memuji langkah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang dengan gagah perkasa mencabut gugatan terhadap perusahaan pencemar Laut Timor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Ini sebuah langkah maju, namun kami harapkan Pemerintah Indonesia segera memerintahkan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK untuk segera berkoordinasi dengan Pemda NTT dan rakyat korban untuk menyatukan langkah memerangi penjahat kemanusiaan dan lingkungan di Laut Timor,” kata Ferdi Tanoni di Kupang, Sabtu (10/2).

Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara mengemukakan pandangannya tersebut mengapreasi penderitaan rakyat korban Montara atas tindakan Kementerian LHK yang telah mencabut gugatan atas perusahaan pencemar di Laut Timor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Perkara yang terdaftar dengan No.241/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. ini dinyatakan dicabut. Padahal, perkara ini sudah memasuki persidangan pokok perkara setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam mediasi 16 Januari lalu,” kata Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK.

Dalam perkara gugatan tersebut, KLHK menyeret tiga perusahaan Thailand untuk membayar ganti rugi, yakni The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai tergugat I, The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) selaku tergugat II dan The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL) sebagai tergugat III.

“Benar kami sudah mencabut gugatan tersebut. Kami akan memperkuat pokok perkaranya serta mengkaji kembali tiga nama perusahaan milik tergugat. Pasalnya, nama tergugat dalam gugatan KLHK dinilai salah oleh tergugat I hingga tergugat III,” katanya.

Kasus pencemaran minyak di Laut Timor ini terjadi pada 21 Agustus 2009 akibat meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor. Tumpahan minyak ini, menurut laporan para ahli, hampir 90 persen mencemari wilayah perairan Indonesia di Laut Timor.

Usaha budidaya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur akhirnya gagal total akibat wilayah perairan budidaya terkontaminasi minyak mentah serta zat beracun lainnya yang berasal dari anjungan minyak Montara milik perusahaan asal Thailand itu.

Lebih dari 15.000 petani rumput laut asal Pulau Rote dan Kabupaten Kupang yang diwakilkan oleh Daniel Sanda, petani rumput asal Pulau Rote, NTT akhirnya menggugat perusahaan pencemar secara “class action” di Pengadilan Federal Australia di Sydney, dan gugatannya pun telah dikabulkan oleh hakim pengadilan federal tersebut.

Ferdi Tanoni menilai kasus pencemaran tersebut merupakan sebuah tindakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan hidup yang merupakan konspirasi tingkat tinggi antara PTTEP (perusahaan pencemar) dengan Pemerintah Australia yang harus dimintai pertanggung jawabannya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER