Kerugian Montara Capai 5,5 Miliar Dolar AS

KUPANG, SERUJI.CO.ID –┬áKerugian sosial ekonomi rakyat Nusa Tenggara Timur akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor pada 21 Agustus 2009 diperkirakan mencapai 5,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp55 triliun.

“Namun, pihak Australia hendak menguburnya dengan dana bantuan sosial perusahaan CSR (Corporate Social Responsibility),” kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni di Kupang, Sabtu (7/4), mengutip hasil pertemuan CEO PTTEP Bangkok dengan Dubes Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno di Jakarta, Jumat (23/3).

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk membayar kerugian korban Montara dengan dana CSR sebagai uang kompensasi.

Tanoni yang juga mantan agen Imigrasi Australia itu mengatakan, kerugian yang dialami para petani rumput laut dan nelayan sebesar Rp55 triliun itu belum termasuk kerugian soal kerusakan lingkungan akibat penyemprotan bubuk kimia oleh Australia untuk menenggelamkan tumpahan minyak ke dalam dasar laut Timor mencapai sekitar Rp10 triliun.

Pertemuan yang diakukan Arif Havas Oegroseno tanpa kehadiran Pemerintah Daerah NTT dan perwakilan rakyat korban itu sebagai sebuah bentuk konspirasi tingkat tinggi yang hanya mau mengorbankan rakyat NTT sebagai obyek utama kerugian dalam kasus Montara.

Berdasarkan Perpres Nomor 109 tahun 2006, kasus pencemaran Laut Timor ini seharusnya dikendalikan oleh Menteri Perhubungan RI selaku Ketua Tim Nasional Penaggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

Tanoni yang juga pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor ini menggambarkan bahwa angka kerugian yang dialami 15.843 petani rumput laut di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao yang perkaranya sedang berlangsung di Pengadilan Federal Australia hingga 2015 saja sudah mencapai 600 juta dolar Australia atau setara Rp6 triliun.

Hitungan ini berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim hukum dan akuntan Australia terhadap orang per orang, sehingga kerugian petani rumput laut yang menyebar di 13 kabupaten/kota se-NTT bisa mencapai Rp20 triliun, sedang kerugian yang dialami para nelayan diperkirakan mendekati Rp35 triliun.

“Jika akhirnya Pemerintah RI menyetujui untuk menerima dana CSR sebagaimana yang dirancang oleh Arif Havas Oegroseno ini maka hal itu sama dengan melakukan penghinaan yang keji terhadap bangsa dan rakyat sendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan antara rezim dana CSR dan kompensasi sangat jauh berbeda sehingga jika Pemerintah menerima dana CSR tersebut maka rakyat tak akan lagi menerima kompensasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER