Kerugian Montara Capai 5,5 Miliar Dolar AS

KUPANG, SERUJI.CO.ID –┬áKerugian sosial ekonomi rakyat Nusa Tenggara Timur akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor pada 21 Agustus 2009 diperkirakan mencapai 5,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp55 triliun.

“Namun, pihak Australia hendak menguburnya dengan dana bantuan sosial perusahaan CSR (Corporate Social Responsibility),” kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni di Kupang, Sabtu (7/4), mengutip hasil pertemuan CEO PTTEP Bangkok dengan Dubes Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno di Jakarta, Jumat (23/3).

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk membayar kerugian korban Montara dengan dana CSR sebagai uang kompensasi.

Tanoni yang juga mantan agen Imigrasi Australia itu mengatakan, kerugian yang dialami para petani rumput laut dan nelayan sebesar Rp55 triliun itu belum termasuk kerugian soal kerusakan lingkungan akibat penyemprotan bubuk kimia oleh Australia untuk menenggelamkan tumpahan minyak ke dalam dasar laut Timor mencapai sekitar Rp10 triliun.

Pertemuan yang diakukan Arif Havas Oegroseno tanpa kehadiran Pemerintah Daerah NTT dan perwakilan rakyat korban itu sebagai sebuah bentuk konspirasi tingkat tinggi yang hanya mau mengorbankan rakyat NTT sebagai obyek utama kerugian dalam kasus Montara.

Berdasarkan Perpres Nomor 109 tahun 2006, kasus pencemaran Laut Timor ini seharusnya dikendalikan oleh Menteri Perhubungan RI selaku Ketua Tim Nasional Penaggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

Tanoni yang juga pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor ini menggambarkan bahwa angka kerugian yang dialami 15.843 petani rumput laut di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao yang perkaranya sedang berlangsung di Pengadilan Federal Australia hingga 2015 saja sudah mencapai 600 juta dolar Australia atau setara Rp6 triliun.

Hitungan ini berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim hukum dan akuntan Australia terhadap orang per orang, sehingga kerugian petani rumput laut yang menyebar di 13 kabupaten/kota se-NTT bisa mencapai Rp20 triliun, sedang kerugian yang dialami para nelayan diperkirakan mendekati Rp35 triliun.

“Jika akhirnya Pemerintah RI menyetujui untuk menerima dana CSR sebagaimana yang dirancang oleh Arif Havas Oegroseno ini maka hal itu sama dengan melakukan penghinaan yang keji terhadap bangsa dan rakyat sendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan antara rezim dana CSR dan kompensasi sangat jauh berbeda sehingga jika Pemerintah menerima dana CSR tersebut maka rakyat tak akan lagi menerima kompensasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.