Kerugian Montara Capai 5,5 Miliar Dolar AS

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Kerugian sosial ekonomi rakyat Nusa Tenggara Timur akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor pada 21 Agustus 2009 diperkirakan mencapai 5,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp55 triliun.

“Namun, pihak Australia hendak menguburnya dengan dana bantuan sosial perusahaan CSR (Corporate Social Responsibility),” kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni di Kupang, Sabtu (7/4), mengutip hasil pertemuan CEO PTTEP Bangkok dengan Dubes Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno di Jakarta, Jumat (23/3).

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk membayar kerugian korban Montara dengan dana CSR sebagai uang kompensasi.

Tanoni yang juga mantan agen Imigrasi Australia itu mengatakan, kerugian yang dialami para petani rumput laut dan nelayan sebesar Rp55 triliun itu belum termasuk kerugian soal kerusakan lingkungan akibat penyemprotan bubuk kimia oleh Australia untuk menenggelamkan tumpahan minyak ke dalam dasar laut Timor mencapai sekitar Rp10 triliun.

Pertemuan yang diakukan Arif Havas Oegroseno tanpa kehadiran Pemerintah Daerah NTT dan perwakilan rakyat korban itu sebagai sebuah bentuk konspirasi tingkat tinggi yang hanya mau mengorbankan rakyat NTT sebagai obyek utama kerugian dalam kasus Montara.

Berdasarkan Perpres Nomor 109 tahun 2006, kasus pencemaran Laut Timor ini seharusnya dikendalikan oleh Menteri Perhubungan RI selaku Ketua Tim Nasional Penaggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

Tanoni yang juga pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor ini menggambarkan bahwa angka kerugian yang dialami 15.843 petani rumput laut di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao yang perkaranya sedang berlangsung di Pengadilan Federal Australia hingga 2015 saja sudah mencapai 600 juta dolar Australia atau setara Rp6 triliun.

Hitungan ini berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim hukum dan akuntan Australia terhadap orang per orang, sehingga kerugian petani rumput laut yang menyebar di 13 kabupaten/kota se-NTT bisa mencapai Rp20 triliun, sedang kerugian yang dialami para nelayan diperkirakan mendekati Rp35 triliun.

“Jika akhirnya Pemerintah RI menyetujui untuk menerima dana CSR sebagaimana yang dirancang oleh Arif Havas Oegroseno ini maka hal itu sama dengan melakukan penghinaan yang keji terhadap bangsa dan rakyat sendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan antara rezim dana CSR dan kompensasi sangat jauh berbeda sehingga jika Pemerintah menerima dana CSR tersebut maka rakyat tak akan lagi menerima kompensasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Krisis Akal Budi

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER