Jaksa Selidiki Dugaan Pungli Kepala Dinas Pendidikan Mataram

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Tim penyidik jaksa dari Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menelusuri aliran dana kasus dugaan pungutan liar yang disangkakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mataram, SU.

Kepala Kejari Mataram I Ketut Sumedana di Mataram, Jumat (25/5), mengatakan penelusuran aliran dana dari kasus dugaan pungutan liar tersebut merupakan bagian dari tahap pengembangan penyidikan.

“Nanti arahnya kemana, dananya, akan kelihatan,” kata Sumedana, Kajari Mataram yang baru dilantik tersebut.

Dengan menelusuri aliran dananya, jelas Sumedana, akan terlihat peran dan keterlibatan orang lain yang mungkin saja turut menikmati hasilnya.

Hal tersebut akan bersambung dengan upaya penyidik jaksa untuk mengetahui nilai kerugian negara. Dalam mencari alat bukti tambahan ini, Sumedana memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak auditor BPKP.

“Kalau OTT (operasi tangkap tangan) itu sudah jelas barang buktinya. Tapi kalau pungli, masih harus diaudit, apalagi itu perbuatan berlanjut,” ujarnya.

Namun dalam progres perkembangan terbaru dari tahap penyidikan yang pada pekan lalu digelar bersama dengan penetapan SU sebagai tersangka, Sumedana mengaku belum menerima laporan secara lengkap.

“Coba nanti saya koordinasikan lagi dengan penyidiknya, apakah ada perkembangan terbaru atau belum,” ujar jaksa yang sebelumnya pernah berdinas di Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

SU ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan yang mengindikasikan adanya pungutan liar dari sejumlah kepala SD dan SMP se-Kota Mataram tahun 2017.

Adapun jumlah SD yang mengeluarkan setoran pungutan sebanyak 140 sekolah dan 24 SMP dengan setoran persekolah mencapai Rp2 juta. Namun ada juga yang di antaranya mengeluarkan hingga Rp70 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaannya di tingkat penyelidikan, didapatkan keterangan terkait motif pungutan liar tersebut. Perintah mengeluarkan setoran itu diminta oleh tersangka kepada para kepala sekolah untuk membantu membayar biaya pengobatannya.

Tanpa adanya landasan aturan hukum, SU diduga telah menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat pemerintahan dengan melakukan penarikan uang dari para kepala sekolah.

“Katanya sakit, kepala sekolah dikumpulkan terus dimintai biaya untuk berobat. Sisanya masih kita dalami terus,” ucapnya. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi