DLH Disarankan Rancang Regulasi Pungutan Pelayanan Sampah Khusus

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, disarankan untuk membuat regulasi terhadap pungutan pelayanan sampah khusus yang menggunakan kendaraan roda tiga.

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Selasa (27/2), mengatakan apabila ada permintaan pengangkutan sampah dengan roda tiga pada titik-titik tertentu, maka hal itu perlu dikaji agar bisa menjadi potensi retribusi baru.

“Apalagi, jika selama ini ternyata banyak pihak tertentu meminta jasa khusus dari para petugas roda tiga namun pembayarannya masuk ke kantong petugas. Dan itu, saya anggap wajar, sebab belum ada regulasinya,” katanya.

Pernyataan itu disampaikannya menyikapi adanya aktivitas petugas penanganan sampah dengan menggunakan kendaraan roda tiga pada tingkat lingkungan yang mendapatkan pekerjaan lebih dari para pengusaha di sekitarnya.


Misalnya, dari pengusaha kuliner, yang meminta jasa mereka untuk mengangkat sampah dengan kesepakatan biaya lebih, dan hasilnya itu diambil sendiri oleh para petugas.

BACA JUGA:  Gempa Berkekuatan 4,1 SR Guncang Lombok Tengah

Mohan yang juga menjadi Wakil Wali Kota Mataram menilai, hal itu wajar karena mungkin para pengusaha menilai kendaraan roda tiga lebih efektif dan efisien untuk mendukung penanganan sampah pada usaha yang mereka laksanakan.

“Namun hal ini harus diantisipasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan menjadikan potensi itu sebagai pungutan resmi sehingga tidak terkesan pungutan liar,” katanya.

Dikatakan, dengan adanya regulasi maka pungutan yang dilakukan oleh petugas terhadap pelayanan khusus itu bisa menjadi sah karena memiliki dasar hukum dan pungutan itu masuk ke kas daerah.

Mohan mengakui, munculkan kebutuhan masyarakat untuk penanganan sampah khusus ini seiring dengan perkembangan kota, dan belum maksimalnya ketersediaan sarana serta prasarana persampahan di kota ini.

“Kami akui, fasilitas penanganan kebersihan di kota ini belum memadai sehingga perlu ditingkatkan agar kebersihan di setiap sudut kota bisa terjamin,” ujarnya. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi