Dishub Bali Batasi Kuota Angkutan Sewa Online

DENPASAR, SERUJI.CO.ID – Dinas Perhubungan Provinsi Bali membatasi kuota angkutan sewa khusus atau angkutan sewa online sebanyak 7.500 unit kendaraan, agar tidak membuat keributan terkait keberadaan transportasi online ini.

“Jadi untuk kuota di Bali terkait keberadaan angkutan sewa khusus (angkutan online) tidak boleh melebihi dari 7.500,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I.GA Sudarsana dalam acara Seminar Permasalahan dan Penanganan Transportasi “Online” di Hotel Aston Denpasar, Selasa (10/4).

Ia mengatakan, Dinas Perhubungan Bali saat ini telah menerima pengajuan izin prinsip transportasi online sebanyak 7.000 unit kendaraan dari total kuota yang ditargetkan di Bali Tahun 2018 mencapai 7.500 unit angkutan roda empat.

Hal ini perlu dibatasi, karena setiap tahunnya angkutan sewa khusus akan terus bertambah, sehingga proses izin prinsip untuk angkutan khusus ini harus sudah dilakukan.

Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan transportasi online ini dengan wajib memasang stiker untuk pengawasan dari pemerintah. “Saat kartu pengawasan kami keluar dan pemilik moda transportasi ini tidak memasang stiker yang kami berikan, maka kami tidak segan-segan melakukan penilangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam prosesnya pengajuan izin nanti, jika perusahaan jasa transportasi online dalam kurun waktu enam bulan ke depan tidak mengurus izin sesuai kuota yang diajukan, maka akan diberikan tambahan izin seperempatnya saja.

“Saya contohkan salah satu perusahaan jasa transportasi online mengajukan 100 unit kendaraan, namun dalam enam bulan ke depan tidak melakukan proses izin dan begitu dia memohon lagi maka hanya diberikan 25 unit saja. Ini artinya kuota angkutan khusus masih banyak untuk di Bali,” katanya.

Ia mengakui, untuk angkutan sewa khusus yang saat ini sedang diurus izinnya Dinas Perhubungan baik itu dari Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) sebanyak 19 perusahaan.

“Untuk total unit kendaraan yang diajukan perusahaan ini jumlahnya sesuai kuota yang mereka mohonkan kepada Dishub Bali,” katanya.

Terkait kepengurusan izin prinsip angkutan roda dua, Dishub Bali tidak memiliki kewenangan itu karena belum diatur dalam Undang-Undang.

“Dari Kementerian Perhubungan sedang membahas ini untuk izin operasional angkutan roda dua. Mudah-mudahan secepatnya keluarnya aturan ini dan kami akan melaksanakannya di daerah sesuai petunjuk,” katanya.

Pihaknya menjelaskan, selama ini angkutan sewa umum (seperti taksi yang memiliki argo) di Bali semua sudah memiliki izin resmi yang jumlahnya 3.000 unit kendaraan. Sedangkan angkutan sewa khusus (transportasi online) ini.

Terkait kewenangan pengawasan keberadaan taksi online di Bali menjadi tanggung jawab kepolisian, namun dari Dishub Bali hanya berwenang untuk mengurus izin angkutan sewa khusus saja.

“Secara umum kami bekerja sama dengan Dirlantas Polda Bali dalam penindakan hukum,” ujarnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Serangan Jantung, Tidak Hanya Disebabkan Oleh Kolesterol

Kolesterol yang tinggi memang penting sebagai faktor risiko, penyebab serangan jantung, tapi perlu diketahui bahwa kolesterol tidak berdiri sendiri, ada faktor risiko lain.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER