Dishub Bali Batasi Kuota Angkutan Sewa Online

DENPASAR, SERUJI.CO.ID – Dinas Perhubungan Provinsi Bali membatasi kuota angkutan sewa khusus atau angkutan sewa online sebanyak 7.500 unit kendaraan, agar tidak membuat keributan terkait keberadaan transportasi online ini.

“Jadi untuk kuota di Bali terkait keberadaan angkutan sewa khusus (angkutan online) tidak boleh melebihi dari 7.500,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I.GA Sudarsana dalam acara Seminar Permasalahan dan Penanganan Transportasi “Online” di Hotel Aston Denpasar, Selasa (10/4).

Ia mengatakan, Dinas Perhubungan Bali saat ini telah menerima pengajuan izin prinsip transportasi online sebanyak 7.000 unit kendaraan dari total kuota yang ditargetkan di Bali Tahun 2018 mencapai 7.500 unit angkutan roda empat.

Hal ini perlu dibatasi, karena setiap tahunnya angkutan sewa khusus akan terus bertambah, sehingga proses izin prinsip untuk angkutan khusus ini harus sudah dilakukan.

Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan transportasi online ini dengan wajib memasang stiker untuk pengawasan dari pemerintah. “Saat kartu pengawasan kami keluar dan pemilik moda transportasi ini tidak memasang stiker yang kami berikan, maka kami tidak segan-segan melakukan penilangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam prosesnya pengajuan izin nanti, jika perusahaan jasa transportasi online dalam kurun waktu enam bulan ke depan tidak mengurus izin sesuai kuota yang diajukan, maka akan diberikan tambahan izin seperempatnya saja.

“Saya contohkan salah satu perusahaan jasa transportasi online mengajukan 100 unit kendaraan, namun dalam enam bulan ke depan tidak melakukan proses izin dan begitu dia memohon lagi maka hanya diberikan 25 unit saja. Ini artinya kuota angkutan khusus masih banyak untuk di Bali,” katanya.

Ia mengakui, untuk angkutan sewa khusus yang saat ini sedang diurus izinnya Dinas Perhubungan baik itu dari Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) sebanyak 19 perusahaan.

“Untuk total unit kendaraan yang diajukan perusahaan ini jumlahnya sesuai kuota yang mereka mohonkan kepada Dishub Bali,” katanya.

Terkait kepengurusan izin prinsip angkutan roda dua, Dishub Bali tidak memiliki kewenangan itu karena belum diatur dalam Undang-Undang.

“Dari Kementerian Perhubungan sedang membahas ini untuk izin operasional angkutan roda dua. Mudah-mudahan secepatnya keluarnya aturan ini dan kami akan melaksanakannya di daerah sesuai petunjuk,” katanya.

Pihaknya menjelaskan, selama ini angkutan sewa umum (seperti taksi yang memiliki argo) di Bali semua sudah memiliki izin resmi yang jumlahnya 3.000 unit kendaraan. Sedangkan angkutan sewa khusus (transportasi online) ini.

Terkait kewenangan pengawasan keberadaan taksi online di Bali menjadi tanggung jawab kepolisian, namun dari Dishub Bali hanya berwenang untuk mengurus izin angkutan sewa khusus saja.

“Secara umum kami bekerja sama dengan Dirlantas Polda Bali dalam penindakan hukum,” ujarnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

The SOMAD Power

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.