Bupati Kupang: 53 Ribu Warga Terancam Kehilangan Hak Pilih

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ayub Titu Eki mengatakan sekitar 53.000 warganya terancam kehilangan hak pilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang pada tanggal 27 Juni 2018.

“Masalah perekaman data E-KTP menjadi persoalan serius di Kabupaten Kupang. Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman sehingga bisa berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada 2018, “kata Bupati Ayub Titu Eki kepada wartawan di Oelamasi, Rabu (11/4).

Bupati Ayub ditemui di pusat pemerintahan Kabupaten Kupang di Oelamasi 38 km arah timur Kota Kupang menjelaskan ada sekitar 53.000 warganya yang terancam kehilangan hak pilih karena belum melakukan perekaman data kependudukan.

Pemerintah lanjut Ayub telah melakukan upaya dengan menurunkan petugas Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan perekaman data E-KTP di desa-desa, namun kondisi topografi Kabupaten Kupang yang sulit dan minimnya sarana transportasi menjadi kenda dalam mempercepat proses perekaman data E-KTP di wilayah pedalaman.

“Kondisi infrastrukutur jalan dan sarana transportasi yang minim maupun fasilitas listrik dan jaringan internet yang belum memadai menjadi hambatan dalam kegiatan perekaman data E-KTP sehingga proses perekaman menjadi lambat,” tegasnya.

Bupati dua priode ini mengatakan guna menyelamatkan 53.000 warga Kabupaten Kupang yang terancam kehilangan hak pilihnya itu, maka dibutuhkan kebijakan yang ekstrem dilakukan pemerintah pusat bersama penyelengara pemilu untuk mengizinkan penggunaan Kartu Kelurga (KK) sebagai penganti kartu identitas diri dalam memberikan hak suara pada pilkada 2018.

Ia mengatakanm apabila tidak adanya kebijakan dalam mengatasi pemilih yang belum melakukan perekaman data kependudukan, maka pilkada tahun 2018 kurang berkualitas karena rendahnya partisipasi pemilih.

Menurut dia, harus ada kebijakan khusus dalam mengatasi persoalan E-KTP sehingga tidak menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat yang sedang melaksanakan pilkada. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy