BPS : Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Bali Makin Melebar

0
44
ketimpangan ekonomi, kaya miskin
ilustasi ketimpangan ekonomi (Foto: Istimewa)

DENPASAR – Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat ketimpangan pendapatan masyarakat Bali (gini ratio) semakin melebar dari 0,374 persen pada September 2016, naik menjadi 0,382 persen pada Maret 2017.

Menurut penuturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Adi Nugroho di Denpasar, Selasa (18/7), pada bulan September 2016 tercatat sebesar 40 persen penduduk terbawah menikmati hanya 17,58 persen dari total pendapatan Bali, sedangkan kelompok 20 persen teratas menikmati jauh lebih besar, yakni 40,53 persen .

“kondisi pada Maret 2017, menunjukkan “kue pembangunan” yang dinikmati oleh 20 persen penduduk teratas semakin besar yakni mencapai 45,03 persen” kata Adi.

Sementara “kue pembangunan” yang dinikmati oleh kelompok 40 persen terbawah semakin berkurang yakni hanya 16,94 persen.

Adi juga menuturkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin melebar itu juga tercermin dari menurunnya tingkat kesejahteraan petani, yakni merosotnya nilai tukar petani (NTP).

“Nilai tukar petani Bali pada bulan September 2016 sebesar 107,44 persen merosot menjadi hanya 104,77 persen pada Maret 2017,” tandasnya.

Penurunan juga terjadi hampir pada semua subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan.

Petani pada Maret 2017 memasuki waktu panen raya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tenaga kerja sektor pertanian sejak Februari 2017 yang mencapai 5,05 persen dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016.

Adi menjelaskan pula mengenai perekonomian Bali pada triwulan I-2017 yang mengalami perlambatan dibandingkan keadaan triwulan III-2016. Saat itu pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,34 persen melambat dibandingkan triwulan III 2016 (September 2016) yang mencapai 6,23 persen.

“Penduduk miskin di Bali pada Maret 2017 tercatat 4,25 persen, naik 0,10 persen dibandingkan dengan September 2016 hanya 4,15 persen” ujarnya.

Angka kemiskinan di daerah perkotaan pada Maret 2017 mencapai 3,58 persen, sedikit bergeser dibandingkan keadaan September 2916 yang mencapai 3,53 persen.

Angka kemiskinan di daerah perdesaan bergeser dari 5,21 persen pada September 2016 menjadi 5,45 persen pada Maret 2017.

“Sepuluh komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan cenderung sama, di antaranya beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam tas, cabai rawit, bawang merah, kopi bubuk, kue basah, gula pasir, dan roti” imbuh Adi. (HA)

SUMBERAntara
BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

gunung agung

BNPB: Jangan Sebarkan Hoax Letusan Gunung Agung

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kepala Pusdatin dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho meminta masyarakat agar tidak menyebarkan berita palsu atau hoax...

Rekonstruksi Kasus Perkelahian ala “Gladiator” Hadirkan Empat Tersangka Anak

BOGOR, SERUJI.CO.ID - Satreskrim Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat, melakukan rekonstruksi kasus perkelahian pelajar ala "gladiator" dengan menghadirkan empat dari lima tersangka anak...
Jendral Gatot dan Purnawirawan

Kapuspen TNI: Pernyataan Panglima Bukan Konsumsi Publik

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, menegaskan, pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo soal adanya institusi yang memesan...
pcc

IAI Bantah Penahanan Apoteker Terkait PCC

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) membantah bahwa penahanan apoteker di Kendari, Sulawesi Tenggara, terkait dengan kasus peredaran penyalahgunaan tablet...
Jazuli Juwaini

Politisi PKS: Ulama dan Umat Islam Adalah Penjaga Pancasila dan NKRI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa ulama dan umat Islam selama ini telah berperan penting...

Risma Target 700 Tanah Pemkot Tersertifikasi Tahun Ini

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menarget sertifikasi 700 tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2017. Dari jumlah itu, 230 sertifikat...