Angka Kurang Gizi di NTB Masih Tinggi


MATARAM, SERUJI.CO.ID – Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat menyebutkan angka kurang gizi di wilayah itu masih tergolong tinggi.

“Masih tinggi prevalensi kurang gizi di NTB, meski revalensi kurang gizi kita mengalami peningkatan 20,2 persen di tahun 2016 menjadi 22,6 persen tahun 2017,” kata Plt Kepala Dinkes Provinsi NTB, Marjito di Mataram, Kamis (24/5).

Tapi capaian tersebut tidak sesuai dengan target yang di harapkan yaitu tidak lebih dari 15,5 persen.

Ia menjelaskan, data prevalensi kurang gizi di peroleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) di lakukan setiap tahun. Di mana kurang gizi, yakni salah satu indikator pertumbuhan balita yang menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak.

“Indikator ini digunakan untuk menilai apakah seorang anak beratnya kurang atau sangat kurang dan memberikan indikasi masalah gizi secara umum karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan,” jelasnya.

Marjito mengungkapkan, tingginya prevalensi kurang gizi di NTB ini, menurutnya disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan zejak lahir.

“Jadi untuk mengatasi kondisi ini dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh stake holder terkait. Tidak bisa Dinas Kesehatan (Dikes) bekerja sendirian,” terangnya.

Adapun prevalensi kurang gizi tertinggi di NTB, terjadi di Kabupaten Dompu sebesar 33% dan terendah di Kabupaten Lombok Barat sebesar 19,1%.

Selain persoalan gizi kurang NTB juga menjadi daerah persoalan gizi lainnya, yakni stunting atau “kependekan”. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya.

Dari data hasil PSG pada tahun 2017, sebut Marjito, menunjukan prevalensi stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2% lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 29,6%. Angka tersebut juga meningkat jika di bandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 29,9% atau naik 7,29%.

Untuk prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Sumbawa, yakni 41,9% di susul Lombok Tengah 39,9%, Dompu 38,3%, Kota Mataram 37,8%, Lombok Utara 37,6%, Bima 36,6%, Kota Bima 36,3%, Lombok Barat 36,1%, Lombok Timur 35,1%.

“Angka Stunting terendah hanya di Kabupaten Sumbawa Barat yakni sebesar 32,6%,” ucap Marjito.

Pada tahun 2018 Provinsi NTB menjadi daerah stunting dari 100 kabupaten kota se Indonesia. Di NTB sendiri terdapat 60 desa dari 6 kabupaten kota yang menjadi perioritas penekanan persoalan stunting.

“Untuk mengatasi stunting ini kita memberikan pengawalan di mulai dari posyandu, puskemas hingga rumah-rumah sakit. Termasuk, pemberian makanan tambahan dengan harapan ibu sehat dan bayi pun sehata,” tandasnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close