Angka Kurang Gizi di NTB Masih Tinggi

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat menyebutkan angka kurang gizi di wilayah itu masih tergolong tinggi.

“Masih tinggi prevalensi kurang gizi di NTB, meski revalensi kurang gizi kita mengalami peningkatan 20,2 persen di tahun 2016 menjadi 22,6 persen tahun 2017,” kata Plt Kepala Dinkes Provinsi NTB, Marjito di Mataram, Kamis (24/5).

Tapi capaian tersebut tidak sesuai dengan target yang di harapkan yaitu tidak lebih dari 15,5 persen.

Ia menjelaskan, data prevalensi kurang gizi di peroleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) di lakukan setiap tahun. Di mana kurang gizi, yakni salah satu indikator pertumbuhan balita yang menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak.

“Indikator ini digunakan untuk menilai apakah seorang anak beratnya kurang atau sangat kurang dan memberikan indikasi masalah gizi secara umum karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan,” jelasnya.

Marjito mengungkapkan, tingginya prevalensi kurang gizi di NTB ini, menurutnya disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan zejak lahir.

“Jadi untuk mengatasi kondisi ini dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh stake holder terkait. Tidak bisa Dinas Kesehatan (Dikes) bekerja sendirian,” terangnya.

Adapun prevalensi kurang gizi tertinggi di NTB, terjadi di Kabupaten Dompu sebesar 33% dan terendah di Kabupaten Lombok Barat sebesar 19,1%.

Selain persoalan gizi kurang NTB juga menjadi daerah persoalan gizi lainnya, yakni stunting atau “kependekan”. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya.

Dari data hasil PSG pada tahun 2017, sebut Marjito, menunjukan prevalensi stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2% lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 29,6%. Angka tersebut juga meningkat jika di bandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 29,9% atau naik 7,29%.

Untuk prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Sumbawa, yakni 41,9% di susul Lombok Tengah 39,9%, Dompu 38,3%, Kota Mataram 37,8%, Lombok Utara 37,6%, Bima 36,6%, Kota Bima 36,3%, Lombok Barat 36,1%, Lombok Timur 35,1%.

“Angka Stunting terendah hanya di Kabupaten Sumbawa Barat yakni sebesar 32,6%,” ucap Marjito.

Pada tahun 2018 Provinsi NTB menjadi daerah stunting dari 100 kabupaten kota se Indonesia. Di NTB sendiri terdapat 60 desa dari 6 kabupaten kota yang menjadi perioritas penekanan persoalan stunting.

“Untuk mengatasi stunting ini kita memberikan pengawalan di mulai dari posyandu, puskemas hingga rumah-rumah sakit. Termasuk, pemberian makanan tambahan dengan harapan ibu sehat dan bayi pun sehata,” tandasnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Ahok Menohok

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER