JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian kembali menegaskan netralitas Polri di Pilkada serentak 2018. Pasalnya menjelang pelaksanaan pilkada laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan.

“Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat kampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi,” ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Ahad (24/6).

Menurut catatan IPW, lanjut Neta, pada 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara di Sumatera Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya.

“Apalagi ada oknum anggota DPR ikut-ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut. Akibat ketidaknetralan polisi ini warga khawatir terjadi konflik di daerahnya,” ungkapnya.

Padahal, kata Neta, warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum oknum kepolisian pada Paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu.

“Melihat situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu,” harapnya.

Tak hanya di Tapanuli Utara, lanjut Neta, IPW juga mencatat di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018.

“Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik,” katanya.

Menurut Neta, isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini.

“Ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan polres,” ungkapnya.

IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, kata Neta, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar. Namun masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018.

“Untuk menertibkan ulah oknum oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu,” pungkasnya. (ARif R/Hrn)