JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Indonesia mendorong isu pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan perancangan kebijakan yang memihak pelaku usaha mikro di forum ASEAN yang digelar di Luang Prabang, Laos, 2-3 April 2018.
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (5/4), mengatakan pihaknya dipercaya untuk memimpin dialog bisnis terkait kebijakan pengembangan usaha mikro pada forum ASEAN dalam ajang dialog kebijakan antar negara anggota ASEAN kedua yang digelar di Laos, yang mana sebelumnya dilaksanakan Trengganu, Malaysia.
“Dengan tema Registration for Micro Enterprises and Family Business, pertemuan membahas sejumlah isu utama dan masalah dalam hal pendaftaran usaha di negara anggota ASEAN,” katanya.
Hasil dialog kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi dalam penyusunan strategi kebijakan pendaftaran usaha, khususnya bagi usaha mikro di ASEAN.
Pertemuan 2nd ASEAN Policy Dialogue dibuka dan dipimpin oleh I Wayan Dipta selaku Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang juga bertindak sebagai Chairman dalam ASEAN Task Force on Starting a Business.
Sebanyak 80 peserta turut hadir dalam pertemuan dialog kebijakan tersebut di antaranya perwakilan ACCMSME dari 10 negara ASEAN, pelaku usaha mikro, asosiasi usaha, akademisi, perwakilan lembaga perpajakan, dan mitra organisasi.
“Usaha mikro masih mendominasi sektor usaha di kawasan ASEAN, di mana jenis usaha ini berkontribusi besar dalam perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Wayan.
Namun, ia menambahkan sebagian besar usaha mikro belum berstatus sebagai usaha formal.
Menurut dia, salah satu tantangan terbesar dalam mengurangi jumlah usaha informal adalah mencari solusi yang paling tepat untuk memfasilitasi transisi formalisasi UMKM dari sektor informal menuju formal.
Ia berharap, hadirnya sejumlah perwakilan tersebut dalam forum ini menjadi momentum yang tepat untuk saling berbagi pengalaman dan bertukar pikiran antar lembaga pemerintah dalam mendorong formalisasi usaha-usaha mikro di negara masing-masing.
