KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID – Faksi Hamas Palestina mengharapkan Pemerintah Indonesia (RI) menggalang opini menolak keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC).
“Presiden Indonesia akan hadir pada pertemuan darurat OIC dan Indonesia mempunyai posisi yang kuat untuk mempengaruhi dan menolak keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel,” ujar Wakil Biro Politik Hamas, Dr Maher Salah di Kuala Lumpur, Kamis (7/12).
Maher dengan didampingi Pengurus Hamas Izzat Al Risheq dan Osama Hamdan mengemukakan hal itu ketika diwawancarai usai jumpa pers disela-sela menghadiri Perhimpunan Agung United Malay National Organization (UMNO).
Presiden Jokowi akan menghadiri sidang OKI yang membahas pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 13 Desember 2017 di Turki.
Maher mengatakan pemerintah Indonesia juga bisa menggalang ekspresi kemarahan rakyat untuk menolak keputusan tersebut dan melakukan beberapa hal yang akan disampaikan oleh Hamas.
“Pemerintah Indonesia adalah teman dari Palestina. Kami sekarang ini mengapresiasi Indonesia baik pada level internasional maupun organisasi internasional. Dan sebagai negara muslim yang paling besar kami kira Indonesia bisa mengerjakan sesuatu,” katanya.
Maher menegaskan pihaknya memerlukan banyak pendukung terhadap Palestina pada semua level baik pada level politik, media maupun finansial.
“Kami mengharapkan kepada negara-negara Arab dan negara-negara Islam untuk mendukung kami,” katanya.
Selain menghadiri undangan UMNO rombongan Hamas juga bertemu dengan anggota parlemen Malaysia dan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Najib Razak.
Sementara itu Ketua Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin, bersama Pemuda UMNO melakukan ‘long march’ dari Masjid Tabung Haji ke Kedutaan Besar Amerika Serikat menolak pengumuman negara tersebut yang mengumumkan Yerussalem sebagai ibukota Israel usai sholat jumat.
Pada kesempatan tersebut Pemuda UMNO menyerahkan empat memorandum yakni mengutuk pengumuman Presiden Trump, meminta Amerika Serikat menarik keputusan tersebut, meminta Amerika Serikat menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB 478, dan menilai pernyataan Presiden Trump bahwa pihaknya akan berunding dengan Israel dan Palestina hanya menggambarkan hipokrasi Amerika Serikat. (Ant/SU02)
